Sumatera Selatan benahi tata niaga pemasaran buah kelapa

id buah kelapa,Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil,Dinas Perkebunan Sumsel,Rudi Arpian,P2HP,berita sumsel, berita palembang, antara sumsel, anta

Sumatera Selatan benahi tata niaga pemasaran buah kelapa

Seorang buruh tengah menyortir tumpukan kelapa di Pasar Sekanak Palembang. (ANTARA News Sumsel/Feny Selly)

Palembang (ANTARA News Sumsel) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan fokus membenahi tata niaga pengelolaan dan pemasaran buah kelapa karena selama ini harga beli di tingkat petani masih rendah.

Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil (P2HP) Dinas Perkebunan Sumsel Rudi Arpian di Palembang, Jumat mengatakan rendahnya harga di tingkat petani ini ditengarai karena panjangnya mata rantai komoditas tersebut.

"Rencananya Pemprov Sumatera akan membentuk unit pengolahan dan pemasaran kelapa karena mata rantai ini terlalu panjang," kata dia.

Unit ini akan menjadi tempat bertemunya petani dan pembeli tanpa adanya perantara seperti yang selama ini terjadi.

Rudi mengatakan pihaknya optimistis langkah pembentukan UPPK itu dapat memperbaiki harga kelapa di tingkat petani karena skema tersebut sudah lebih dulu diterapkan untuk petani karet, melalui Unit Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (UPPB).

Menurut dia, jika petani kelapa sudah berkelompok maka mereka dapat memiliki jaringan. Disbun pun berkomitmen untuk mendukung UPPK dengan memberikan bantuan sarana produksi maupun memfasilitasi pertemuan dengan pembeli.

Sebagai proyek percontohan, pemda akan membentuk UPPK untuk kelompok petani kelapa di hutan kemasyarakatan di Pulau Rimau, Kecamatan Banyuasin II, Kabupaten Banyuasin.

Seperti diketahui, Banyuasin merupakan sentra utama penghasil kelapa di Sumsel. Berdasarkan catatan Dinas Pertanian Kabupaten Banyuasin, perkebunan kelapa terbentang seluas 47.762 hektare di daerah perairan sungai tersebut.

Adapun jumlah masyarakat yang mengandalkan kelapa sebagai mata pencarian sebanyak 33.314 kepala keluarga (KK).

Sebelumnya, puluhan petani kelapa di Sumatera Selatan mendesak pemerintah provinsi untuk segera membantu dalam mengatasi anjloknya harga produk perkebunan itu hingga 77 persen sejak satu tahun terakhir, dari Rp2.000 per butir menjadi Rp700-Rp900 per butir.