Musi Banyuasin, Sumsel (ANTARA News Sumsel) - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, berupaya mendukung program nasional reforma agraria dengan memaksimalkan satuan tugas Percepatan Penyelesaian Kasus Agraria dan Sumber Daya Alam.
Melalui pemaksimalan Satgas Percepatan Penyelesaian Kasus Agraria dan Sumber Daya Alam (P2KA SDA) diharapkan bisa meminimalkan dan mengatasi konflik sengketa agraria di Bumi Serasan Sekate ini, kata Sekda Musi Banyuasin Apriyadi di Sekayu, Senin.
Menurut dia, pihaknya serius dalam menyelesaikan setiap konflik agraria yang terjadi di kabupaten ini sehingga tidak mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat yang selama ini cukup kondusif.
Dengan memberdayakan satgas tersebut secara maksimal diharapkan dapat terjadi sinkronisasi dan koordinasi antara satgas dengan program reforma agraria dalam mengatasi permasalahan agraria di Bumi Serasan Sekate ini, katanya.
Dia menjelaskan, pembentukan Satgas P2AK SDA yang dilakukan sejak tiga tahun terakhir merupakan salah satu upaya pihaknya melakukan akselerasi/percepatan penyelesaian sengketa agraria di kabupaten ini.
Masyarakat yang menghadapi kasus agraria diharapkan dapat memanfaatkan satgas tersebut untuk menyelesaikan permasalahannya sehingga tidak menjadi konflik berkepanjangan.
Terkait dengan program reforma agraria yang dicanangkan pemerintah pusat, pihaknya ingin mewujudkan keadilan dalam kepemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta sumber daya alam, ujar Apriyadi.
Berita Terkait
Mahfud MD akan bentuk lembaga peradilan ad hoc khusus agraria
Jumat, 26 Januari 2024 10:47 Wib
Muba jadi pilot proyek percepatan redistribusi TORA
Jumat, 12 Agustus 2022 18:03 Wib
Bersama-sama memberantas mafia tanah
Senin, 25 Juli 2022 7:45 Wib
Komite Reforma Agraria Sumsel dukung pemberantasan mafia tanah
Sabtu, 16 Juli 2022 17:36 Wib
Sebanyak 60 persen aset tanah Pemprov Sumsel belum disertifikasi
Jumat, 15 Juli 2022 7:14 Wib
Forum kades Mukomuko Bengkulu harap pemerintah selesaikan konflik agraria
Selasa, 17 Mei 2022 23:51 Wib
Polda Sumsel proses 33 kasus konflik agraria
Rabu, 1 Desember 2021 16:31 Wib
Menteri Agraria Sofyan akui ada oknum ATR/BPN terlibat kasus mafia pertanahan
Kamis, 18 November 2021 7:35 Wib