Jokowi: Pembagian sertifikat tanah jalan terus meski disebut tak berguna

Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa pemerintah akan tetap membagikan sertifikat tanah untuk masyarakat meski ada pihak yang mengatakan pembagian tersebut tidak berguna.

"Kalau ada yang mengatakan membagi-bagi sertifikat tidak ada gunanya ya silakan ngomong seperti itu tapi tetap program ini akan kita lanjutkan," kata Presiden Joko Widodo di Gelanggang Remaja Pasar Minggu, Jakarta pada Jumat.

Presiden menyampaikan hal tersebut dalam acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat sebanyak 3.000 sertifikat di GOR Pasar Minggu yang juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. "Saya sangat berbahagia sekali hari ini, coba diangkat dulu sertifkatnya, 1,2,3,4, 2000 sudah benar. Dulu cuma dikasih 12, kalau diangkat berarti sudah dipegang bapak ibu semua. Kenapa sertifikat ini diberikan? Tidak hanya di Jakarta tapi di seluruh tanah air, setiap saya ke desa ada sengketa lahan dan tanah," ungkap Presiden.

Presiden menyampaikan di seluruh tanah air ada 126 juta bidang tanah di Indonesia yang seharusnya bersertifikat tapi hanya 46 juta yang memiliki akta tanah pada 2015. Bila per tahun Badan Pertanahan Nasional hanya menghasilkan 500 ribu sertifikat, artinya butuh 150 tahun untuk menjadikan 126 juta lahan itu bersertifikat.

Presiden pun menargetkan kepada BPN untuk mengeluarkan 5 juta sertifikat pada 2017, 7 juta sertifikat pada 2018 dan 9 juta sertifikat pada 2019 dan seluruhnya tercapai.

"Yang namanya sengketa lahan, jadi ramai, ke pengadilan ramai, tidak dibawa ke pengadilan malah ada yang bawa golok, betul apa betul?" ungkap Presiden. Secara khusus di Jakarta Selatan, tinggal 36 ribu bidang lagi yang belum bersertifikat dan ditargetkan pada 2019 sudah selesai semuanya.

"Saya berterima kasih kepala kantor BPN Jakarta dan Jaksel, kalau Jaksel tahun ini 36 ribu akan diselesaikan semuanya, janji Pak Menteri (ATR) diingat-ingat, artinya kepala kantor BPN harus bekerja keras, sertifikatnya harus dipegang semua masyarakat, saya tinggal mengecek saja selesai atau tidak, kalau tidak selesai tahu sendiri," ungkap Presiden tersenyum.

Presiden pun berpesan agar sertifikat yang sudah dimiliki tersebut diberikan tempat plastik dan difotokopi agar terlindung dari air dan bila hilang ada cadangannya.

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan lahan di Jakarta Selatan akan seluruhnya memiliki sertifikat pada 2019 bila kantor wilayah BPN menyelesaikan 36.583 bidang.

"Sekarang teman-teman sedang mengukur dan Insya Allah kalau tidak ada sengketa semua bisa diselesaikan tahun ini sehingga seluruh tanah bisa memiliki sertifikat. Pada 2018 di Jaksel ada 17.560 bidang yang dikeluarkan sertifikatnya dan akan kita lengkapi, hari ini dibagikan 3.000 sertifikat tapi karena tempat yang hadir ada 2.000 penerima sertifikat," kata Sofyan.