Wagub apresiasi zona integritas di lingkungan Kejati

id babinsa,wagub,kejati,kkn,korupsi,Mawardi Yahya,Wakil Gubernur Sumatera Selatan,berita sumsel, berita palembang, antara sumsel, antara palembang, antar

Wakil Gubernur Sumsel H. Mawardi Yahya (Dok.HumasProvSumsel/18)

Palembang (ANTARA News Sumsel) - Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya mengapresiasi pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Kejaksaan Tinggi.

Dengan dicanangkanya zona integritas tersebut diharapkan akan tercipta lembaga yang bersih dan terbebas dari semua bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), kata Wagub Mawardi saat menghadiri penandatangan prasasti pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Bebas Bersih Melayani (WBBM) oleh Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumsel di Palembang, Senin.

Apalagi Kejaksaan memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dari semua bentuk tindakan pelanggaran hukum.

"Kejati sebagai lembaga penegak hukum sehingga aturan harus diutamakan," kata Wagub.

Oleh karena itu zona integritas tersebut harus diikuti lembaga atau instansi vertikal lainnya di Sumatera Selatan.

Sebab zona integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah atau lembaga yang dipimpin termasuk dijajarannya.

Dengan adanya zona integritas tersebut maka pemerintah harus memiliki komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih Melayani melalui reformasi birokrasi.

Yang jelas, katanya, dengan zona integritas tersebut diharapkan ke depan lingkungan Kejaksaan semakin bersih dan terbebas dari tindakan yang berbau KKN.

Memang, tolak ukur keberhasilan zona integritas amat ditentukan kapasitas dan kualitas integritas di masing-masing individu, dimana individu tersebut berada dan melakukan kegiatan, ujar dia.

Sementara Kepala Kejati Tinggi Sumsel Ali Mukartono mengatakan, usai pencanganan ini, pihaknya harus bekerja degan cepat, tepat dan cerdas dalam membangun sistem wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Namun, lanjut dia, pihaknya tetap menyediakan sarana pelayanan publik, penyelenggaraan program-perogram sosial, monitoring dan evaluasi.

Oleh karena itu seluruh aparatur di Kejaksaan Sumatera Selatan dari berbagai tingkatan agar mengubah mental yang selama ini "mental dilayani menjadi mental melayani", tambah dia.
Pewarta :
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar