Daerah dan Pusat harus duduk bersama bahas LRT

Palembang, (ANTARA News Sumsel) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Pemerintah Kota Palembang dan pusat harus duduk bersama guna membahas keberlangsungan operasional kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) ke depan.

Ketua Komisi IV DPRD Sumatera Selatan RA Anita Noeringhati menyampaikan hal tersebut saat ditanya mengenai adanya usulan agar subsidi operasional LRT dari APBN dicabut dan dibebankan ke daerah.

Menurut dia, untuk menyelesaikan persoalan LRT ini pemerintah provinsi, pemkot Palembang dan pemerintah pusat harus duduk bersama untuk membahasnya sehingga kereta itu bisa terus berjalan.

Apalagi, lanjutnya dalam membangun LRT itu dananya cukup besar dibantu dari pusat.

Sehubungan dengan itu, untuk operasional LRT ini tentunya harus dibahas dalam level kepala daerah bersama pemerintah pusat bisa saja nantinya melalui pendapatan asli daerah (PAD) melalui iklan-iklan yang dipasang di tiang-tiang LRT di lokasi yang diperbolehkan.

Tiang LRT itu cukup banyak dari Bandara SMB II sampai ke Jakabaring, tentunya ada lokasi-lokasi tertentu yang diperbolehkan untuk dipasang iklan.

Dengan begitu tentunya ada pemasukan sehingga bisa digunakan dalam pengelolahan LRT, selain itu di stasiun-stasiun LRT bisa saja bekerja sama dengan pihak swasta misalnya untuk kuliner-kuliner dan pemasangan iklan juga.

Sementara mengenai LRT akan dijadikan kereta wisata, ia menyatakan, kalau itu tidak sesuai dengan tujuan awal.

Tarif tiket sebesar Rp10 ribu dari Bandara ke Jakabaring itu memang dapat subsidi dari pusat Rp25 ribu perorang dari APBN.

Jadi, sebaiknya Pemprov Sumsel bersama Pemkot Palembang dan pusat bersinergi untuk mendukung LRT sehingga bisa terus berjalan, karena bagaimanapun juga dalam membangun LRT itu dibantu pusat sekitar Rp12,4 triliun.

Anggaran tersebut, satu tahun anggaran APBD Sumsel atau hampir dua tahun anggaran APBD Sumsel, katanya.