Debat Capres diharapkan mampu cerminkan keberpihakan pada perekonomian domestik

Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Debat Calon Presiden (Capres) sesi kedua pada 17 Februari 2019 diharapkan mampu mencerminkan keberpihakan pasangan capres dan calon wakil presiden (cawapres) terhadap kepentingan dan perekonomian nasional pada lingkup domestik.

Pengamat ekonomi dari Asosiasi Kader Sosio Ekonomi Strategi (Akses) Suroto di Jakarta, Jumat, mengatakan, debat capres sesi kedua akan mengambil tema yang menarik yaitu soal energi, pangan, sumber daya alam (SDA), lingkungan hidup, serta infrastruktur. 

"Sub-sub tema ini sebetulnya saling terkait dan diharapkan bisa menjadi cerminan sehingga  kita akan tahu seperti apa janji atau setidaknya komitmen dari capres kita mendatang untuk menangani persoalan ini," katanya.

Melalui debat tersebut kata dia, masyarakat diharapkan bisa mendapatkan sajian terkait ada tidaknya keberanian pasangan capres dan cawapres  untuk memutar arah kebijakannya lebih dominan pada kepentingan domestik.

"Apakah masyarakat banyak menjadi yang utama? Apakah kepentingan domestik menjadi prioritas," katanya.

Terkait dengan tema debat, Suroto mengutip pernyataan Bung Hatta pada 1951 yang pernah mengatakan secara berulang-ulang seperti sebuah peringatan agar sebaiknya ekonomi yang ujung jangan dijadikan pangkal dan yang pangkal jangan dijadikan ujung. 

"Apa itu ekonomi pangkal? Dan ekonomi ujung itu? ekonomi pangkal adalah ekonomi domestik, terutama pangan dan energi. Sementara itu ekonomi ujung adalah ekonomi ekstraktif atau ekonomi yang terkait dengan sumberdaya alam," katanya.

Menurut Bung Hatta, kata dia, soal ekonomi domestik atau pangan dan energi itu harus yang dijadikan pangkalnya. 
Kepentingan yang didahulukan ketimbang ekonomi ujung atau komoditas yang tergantung sumber daya alam seperti pertambangan dan perkebunan. 

"Kenapa Bung Hatta memberikan peringatan yang berulang-ulang? Sebab beliau sebagai ekonom strukturalis yang jeli tentu paham bahwa kekuatan kemandirian ekonomi suatu bangsa itu sangat tergantung bagaimana ekonomi panganya dipenuhi terlebih dahulu. Bukan mengobral sumber daya alam kita sehingga kita menjadi berketergantungan pada bangsa lain," katanya.

Ia pun mengamati sudah lebih dari setengah abad lamanya ekonomi Indonesia bergantung pada konsumsi.  Kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) kurang lebih 60-70 persen sementara apa yang dikonsumsi masyarakatnya termasuk pangan dan energi masih dominan impor.

"Lalu pertanyaannya, adakah capres kita yang mau membalik arah kebijakan ini semua? Adakah capres yang mau dengan keras hati mengganti haluan ekonomi neoklasik ini? Menegakkan kedaulatan pangan dan energi bukan hanya saat sesi kampanye saja?" katanya.

Oleh karena itu, ia sangat berharap hal-hal tersebut dapat tercermin dalam debat capres pada 17 Februari 2019.