Jakarta (ANTARA News Sumsel)- Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) mengalokasikan anggaran Rp2,7 triliun untuk revitalisasi sarana prasarana pendidikan tinggi.
"Pada tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran senilai Rp2,7 triliun untuk revitalisasi sarana dan prasarana perguruan tinggi," ujar Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek dan Dikti Kemenristekdikti, Ali Ghufron Mukti di Jakarta, Rabu.
Dia menjelaskan total anggaran tersebut terbagi menjadi lima skema pembiayaan program. Salah satu yang menjadi prioritas adalah menyelesaikan 38 gedung mangkrak di PTN.
"Anggaran tersebut dialokasikan, yaitu untuk 11 PTN di daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) dan LLDikti sebesar Rp150 miliar, kemudian sebanyak tujuh PTN melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp498 miliar, revitalisasi 7 LPTK sebesar Rp73,6 miliar, pembangunan 12 PTN melalui Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) sebesar 370,43 miliar, dan sisanya Rp1,6 triliun untuk menyelesaikan 38 KDP oleh PUPR," tutur Dirjen Ghufron.
Dirjen Ghufron menyebut, alokasi dana sarpras pendididikan tinggi tahun ini cukup besar setelah tiga tahun terakhir anggaran yang tersedia relatif sedikit. Kendati demikian, agar anggaran dapat terserap dengan efektif, Kemenristekdikti memiliki strategi dengan cara membagi zona prioritas pendanaan sarpras.
Prioritas pertama, yakni zona merah di mana kriteria penerimanya adalah PTN Satker di daerah 3T, PTN yang belum memiliki gedung pembelajaran, dan LLDikti yang belum memiliki gedung perkantoran.
Kedua, zona kuning, yaitu PTN satker baru wilayah non-3T, PTN Satker lama wilayah 3T dan non-3T, dan LLDikti belum memenuhi kebutuhan minimal sarpras.
Zona merah dan kuning ini akan diselesaikan menggunakan dana APBN, SBSN, dan PHLN. Sedangkan zona hijau adalah untuk PTN BLU, dan terakhir adalah zona biru yang merupakan PTN-BH yang akan menggunakan strategi pendanaan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dan PHLN.
Kami mendorong masing-masing pimpinan perguruan tinggi dan LLDikti rutin melakukan koordinasi, serta monitoring dan evaluasi supaya dana yang diberikan benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Pengalaman kami kemarin, ada beberapa perguruan tinggi yang sudah diberi anggaran sarpras, tetapi serapannya rendah, tambah Dirjen Ghufron.
Selain itu, pemerintah kini mulai fokus terhadap pembangunan sarpras pada bidang vokasi dan seni.
Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir dalam arahannya mengatakan, sarpras pada pendidikan vokasi era revolusi industri 4.0 harus memenuhi pembelajaran dan praktik yang modern.
Sementara untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia ini diprioritaskan di perguruan tinggi seni, seperti ISI dan ISBI. "Masing-masing perguruan tinggi seni tersebut harus mampu menunjukkan keunikan dan keunggulannya," terang Menteri Nasir.
Kemenristekdikti alokasikan Rp2,7 triliun untuk revitalisasi sarpras pendidikan tinggi
Kemenristekdikti. (ANTARA)
