Palembang (ANTARA News) - Pembayaran kontraktor yang menjadi rekanan pihak ketiga Pemerintah Kota Palembang hingga kini masih tertunda meskipun pekerjaan dan pelaporan sudah dituntaskan.
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang Hoyin Rizmu di Palembang, Sabtu, mengatakan, kejadian terpaksa berulang seperti tahun-tahun lalu karena tertunggaknya pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, (PKB-BNKB) kepada Pemkot Palembang dari tahun 2017 hingga 2018.
"Bukannya kami tidak mau membayar, tapi kami juga masih menunggu uang dari Pemprov Sumsel, sehingga saat ini pembayaran rekanan ke pihak ketiga terhambat," kata dia.
Hoyin menerangkan, besaran anggaran yang berasal dari pembagian PKB-BNKB yakni sebanyak 30 persen untuk kota/kabupaten yang mencapai Rp256 miliar.
"Kami bisa bayar utang ke rekanan kalau Pemprov bayar hutang di bulan ini. Kami berharap bulan ini dapat dibayarkan, jadi kami bisa bayar utang ke pihak ketiga," kata dia.
Sebenarnya, ungkap Hoyin, tidak ada persoalan terhadap pembayaran jika Pemprov menyelesaikan piutangnya. "Tidak mungkin kalau dibayar pakai anggaran APBD induk tapi jika dana nya ada bisa saja anggaran perubahan dipercepat dengan persetujuan DPRD," ujar dia.
Hoyin menambahkan pemkot sudah melakukan berbagai upaya dalam penagihan piutang tersebut baik melalui mekanisme yang ada atau melalui perwakilan rakyat di DPRD Kota Palembang tapi hingga kini masih belum terealisasi.
Pemkot mengharapkan, hendaknya Pemprov Sumsel memisahkan rekening penerimaan pajak tersebut, khusus untuk pembagian bagi hasil kabupaten/kota sehingga kejadian ini tidak terulang lagi.
"Kasihan melihat rekanan yang belum dibayar karena mereka juga mungkin dananya dari pinjaman, kata dia.
Pembayaran kontraktor Pemerintah Kota Palembang tertunda
Pemerintah Kota Palembang (ANTARA)
