Ombudsman awasi seleksi pejabat Pemerintahan

Denpasar (ANTARA News Sumsel) - Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali akan mengawasi ketat proses seleksi pengisian sejumlah jabatan eselon II di lingkungan pemprov setempat yang lowong karena pejabat sebelumnya pensiun.

"Kami akan awasi dan pantau secara ketat. Kami akan datang langsung, duduk di situ melihat proses seleksi mulai pemaparan visi misi mereka, pemaparan makalah dan sebagainya," kata Kepala ORI Perwakilan Bali Umar Ibnu Alkhatab di sela-sela Pemaparan Kinerja ORI Bali tahun 2018, di Denpasar, Kamis.

Umar mengingatkan seleksi pengisian untuk sejumlah kursi pejabat eselon II Pemprov Bali yang lowong dan kini dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt) benar-benar dilaksanakan secara ketat, supaya dapat dihasilkan calon-calon pemimpin berkualitas baik karena mereka memiliki peran strategis dalam pembangunan Bali.

"Pengisiannya harus melalui sebuah seleksi yang ketat, semua prosedur dijalankan, dan jangan berdasarkan 'like and dislike' atau suka tidak suka," ucapnya.

Pihaknya meyakini dengan kepemimpinan yang baru di tangan Gubernur Bali Wayan Koster, nantinya akan betul-betul memilih orang yang tepat atau "the right man on the right place" untuk memimpin sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemprov Bali, dan tidak menggunakan standar-standar politik.

"ASN (aparatur sipil negara) harus netral, sehingga standar pemilihannya tidak boleh berdasarkan standar politik, tetapi profesionalisme," ujarnya.

Seiring dengan izin dari Menteri Dalam Negeri yang sudah turun, Umar mengharapkan proses tahapan seleksi bisa segera dilaksanakan supaya kursi yang ditinggalkan pimpinan OPD itu tidak terlalu lama kosong.

Sebelumnya Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali Ketut Lihadnyana mengatakan sejumlah jabatan eselon II (setingkat kepala dinas) yang ditinggal pensiun yakni Dinas Kebudayaan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, Dinas Dukcapil dan KB, Kepala Satpol PP, Sekretaris Dewan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Lingkungan Hidup, dan Staf Ahli Gubernur.

Ada juga jabatan eselon II yang lowong karena pejabatnya mendapat promosi sebagai Sekda Bali yakni Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali dan Kepala BKD Bali sebelumnya mengundurkan diri karena maju sebagai calon anggota legislatif untuk Pemilu 2019.

Untuk sejumlah OPD yang pimpinannya pensiun dan mengundurkan diri, Gubernur Bali telah menunjuk para pelaksana tugas (Plt) yang akan bekerja hingga terpilih dan dilantiknya pejabat definitif yang baru.