Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Endang Tri Wahyuningsih di Palembang, Rabu, mengatakan, berdasarkan catatan BPS diketahui NTP petani perkebunan di Sumsel tidak mencapai angka 100 yang artinya petani tidak mendapatkan untung alias biaya yang dikeluarkan jauh lebih besar dari yang diperoleh.
Data terakhir menunjukkan, pada November 2018 tercatat hanya 80,74 dan turun lagi di Desember menjadi 78,60.
Menurut Endang, jika tidak dicarikan solusinya maka akan berdampak pada kemiskinan di desa-desa yang warganya menggantungkan hidup pada perkebunan karet.
"Ini menjadi warning bagi pemerintah provinsi, apalagi ada beberapa kabupaten yang hidup masyarakatnya bergantung pada perkebunan karet," kata dia.
Untuk itu, perlu adanya upaya menumbuhkan sektor-sektor lain selain perkebunan karet. Ia mencontohkan, seperti membangun sektor perikanan, karena sejauh ini selalu menunjukkan pertumbuhan positif.
Berdasarkan data BPS Sumsel diketahui NTP perikanan mencapai 101,67 pada November 2018 menjadi 101,59 pada Desember 2018 dari perikanan tangkap dan budidaya.
Selain itu yang juga berpotensi selain perkebunan karet yakni tanaman pangan dengan NTP 102,11 per Desember 2018, holtikultura dengan NTP 104,96, perternakan 104,86.
Terkait ini, Kepala Bidang Perekonomian Pemerintah Provinsi Sumsel Afrian Joni mengatakan dibutuhkan upaya masif untuk mengatasi persoalan ini.
Ia merujuk pada sektor perdagangan luar negeri untuk lebih aktif lagi mencari negara-negara tujuan ekspor baru.
"Selama ini karet dan batubara hanya diekspor ke negara-negara yang itu-itu saja, seperti China dan India. Seharusnya, harus mulai menjajal seperti Timur Tengah," ujar dia.
Selain itu, keinginan untuk hilirisasi karet harus terus didengungkan. "Selama ini hanya bisa mengekspor karet dalam bentuk bahan mentah, paling jadi SIR 20. Seharusnya sudah bisa memproduksi produk jadi," kata dia.
