Pengamat sebut DPR dan Pemerintah paling depan luruskan polemik kotak kardus

Palembang (ANTARA News Sumsel) - Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Prof. Abdullah Idi menyebut seharusnya DPR dan Pemerintah yang paling depan mengklarifikasi polemik kotak suara kardus. 

"DPR dan Pemerintah harus duduk terdepan menjelaskan polemik ini,  karena yang menyetujui kotak suara kardus DPR dan pemerintah, KPU kan hanya penyelenggara, perlu dijelaskan betul ke masyarakat itu kelebihan kardus dibanding almunium apa, tidak cukup dengan di semprot atau diduduki saja," kata Abdullah Idi di Palembang, Kamis. 

Menurutnya masyarakat awam masih berpendapat jika kotak suara dari bahan almunium lebih baik dan tahan daripada kota suara kardus, hal tersebutlah yang membuat masyarakat bertanya-tanya mengenai keputusan DPR dan pemerintah menyetujui kotak suara kardus. 

Ia berpendapat masih ada waktu bagi DPR dan pemerintah untuk mengkaji ulang penggunaan kotak kardus tersebut, termasuk kemungkinan menggantinya kembali ke bahan almunium jika memang dianggap keliru, karena taruhan utamanya langsung terhadap partisipasi masyarakat pada April 2019 saat pencoblosan. 

"Fakta di lapangannya sudah ada, seperti di Bali kemarin  kotak kardusnya rusak terendam air sehingga ketidakpercayaan masyarakat kemudian banyak muncul di media sosial, nah masyarakat tentu butuh penjelasan ilmiah kenapa kardus bisa lebih baik dari alumunium, terus antisipasi kalau misalnya rusak bagaimana, apa iya bisa diganti dengan kardus air mineral, hal-hal ini mesti diluruskan, yang penting masyarakat jangan sampai kecewa, dan namanya kardus kan jelas tidak tahan api," ujar Abdullah Idi. 

Dia menerangkan kendati alasan efisiensi biaya kotak kardus dianggap lebih ringan, kotak dari bahan alumunium justru bisa bertahan lama dengan biaya tidak jauh berbeda, namun hal tersebut bagian dari kelebihan dan kekurangan kotak suara. 

"Kalau kotak itu sebenarnya nomor dua, yang pertama dan sangat penting adalah penyelenggaranya yakni KPU, demokrasi kita ini sudah mulai membaik, maka sejak awal harus ada tranparansi di dalam penyelenggaraan," jelas Abdullah Idi. 

Apalagi adanya wacana pelaksanaan pemilu berbasis teknologi digital tahun 2024, hendaknya pemilu 2019 meninggalkan kesan yang baik, bukan sebaliknya menimbulkan polemik di masyarakat, lanjutnya. 

Ia juga berharap DPR, pemerintah, KPU, Bawaslu serta pihak terkait bisa duduk bersama dengan kesadaran kolektif meluruskan polemik tersebut, dan ke depan bisa melahirkan sistem yang cerdas dalam penyelenggaraan proses berdemokrasi di Indonesia.