Muratara sandang predikat kabupaten peduli HAM

id suku anak dalam,orang rimba,SAD,bupati muratara,muratara

Muratara sandang predikat kabupaten peduli HAM

Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Yasonna H Laoly menyerahkan piagam penghargaan kepada Bupati Musi Rawas Utara, Syarif Hidayat atas predikat sebagai kabupaten peduli Hak Asasi Manusia, di Jakarta Selatan, Selasa (11/12/2018). (ist)

....Sekarang anak-anak SAD ini sudah kami perhatikan, di asrama Dinas Sosial ini mereka disekolahkan, kesehatan mereka dijaga, makan dan pakaian juga dipenuhi, mereka kami berikan hak yang sama seperti warga lainnya.....
Musi Rawas Utara (ANTARA News Sumsel) - Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan dianugerahkan penghargaan sebagai kabupaten yang peduli Hak Asasi Manusia tahun 2017 oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.

"Bersyukur kami mendapat penghargaan sebagai kabupaten yang peduli dengan Hak Asasi Manusia (HAM) tahun 2017, penghargaannya diberikan tahun ini," kata Bupati Musi Rawas Utara (Muratara), Syarif Hidayat di Muara Rupit, Kamis.

Penghargaan tersebut kata Syarif diberikan langsung oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H Laoly dalam acara Peringatan Hari HAM Sedunia ke 70 tahun 2018, di Kantor Kemenkum HAM RI, Jakarta Selatan, Selasa (11/12).

Dia mengatakan, ada tujuh aspek yang dinilai oleh tim penilai kabupaten/kota peduli HAM, antara lain terpenuhinya hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak perempuan dan anak, hak atas kependudukan, hak atas pekerjaan, hak atas perumahan yang layak dan hak atas lingkungan yang berkelanjutan.

"Tim penilai yang turun langsung dari Kementerian Hukum dan HAM ke Kabupaten Muratara sudah melakukan penilaian, dari tujuh aspek itu kami dinilai layak menyandang predikat kabupaten peduli HAM," katanya.

Dia berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkab Muratara beserta jajarannya dapat mempertahankan prestasi yang diraih saat ini, lebih baik lagi jika bisa ditingkatkan kedepannya.

Syarif Hidayat menambahkan, satu lagi program kemanusiaan sebagai wujud kepedulian Pemerintah Muratara terhadap HAM, yakni pembangunan asrama untuk pemberdayaan anak-anak dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Anak Dalam (SAD).

"Satu lagi yang luar bisa, kami ada asrama Suku Anak Dalam atau mess serbaguna Dinas Sosial, pemerintah pusat menilai program tersebut luar biasa katanya," ujar Syarif.

Karena kata dia, selama ini anak-anak Suku Anak Dalam kehilangan hak mendasar dari hak asasi manusia, yakni hak untuk hidup yang layak seperti anak-anak pada umumnya.

"Sekarang anak-anak SAD ini sudah kami perhatikan, di asrama Dinas Sosial ini mereka disekolahkan, kesehatan mereka dijaga, makan dan pakaian juga dipenuhi, mereka kami berikan hak yang sama seperti warga lainnya," jelas dia.
 
Pewarta :
Editor: Erwin Matondang
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar