Pengendalian banjir situs Karanganyar dianggarkan Rp3 Miliar

Palembang, 11/12 (ANTARA News Sumsel) - Untuk pengendalian banjir Situs Karanganyar di Kecamatan Ilir Barat II Palembang pada tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp3 miliar.

"Pemerintah Provinsi Sumsel pada 2019 nanti menganggarkan untuk pengendalian banjir situs Karanganyar sebesar Rp3 miliar," kata Koordinator reses daerah pemilihan Sumsel I Kota Palembang, RA Anita Noeringhati dihadapan warga Ilir Barat II Palembang, Selasa.

Menurut dia, selain itu juga untuk normalisasi sungai sebesar Rp200 juta yang dianggarkan pada tahun 2019.

Dengan begitu diharapkan permasalahan banjir di kawasan tersebut bisa diatasi, kata Anita yang didampingi anggota dewan lainnya dari dapil Sumsel I Kota Palembang.

Ia menyatakan, pada tahun 2019 nanti juga ada pengadaan lahan di daerah Punti Kayu sebesar Rp10,2 miliar dan itu untuk pengendalian banjir juga.

"Kita memang konsentrasi untuk pengendalian banjir di beberapa titik lokasi lainnya di Kota Palembang, Jakabaring, Keramasan," ujarnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, pihaknya melakukan reses ke kecamatan itu guna menampung aspirasi masyarakat di daerah tersebut.

 Salah seorang Warga Kelurahan Kemang Manis Iriani mengeluhkan kondisi Jalan Kedondong kalau hujan turun banjirnya selutut kaki orang dewasa sementara di kawasan itu ada akses pendidikan yaitu sekolah dasar.

Kalau banjir bagaimana anak-anak bisa sekolah kalau fasilitas banjir, jadi kalau musim hujan terpaksa tidak sekolah, tuturnya.

Warga lainnya, Ali Imron mengusulkan untuk perbaikan jalan Ratna yang panjangnya sekitar 250 meter lagi sampai simpang menuju 27 Ilir.

Menanggapi hal ini, Anita menyatakan, untuk jalan itu, kewenangan provinsi terbatas, karena itu akan dicek apakah jalan Ratna itu masuk di kawasan kumuh atau tidak.

Karena, lanjutnya untuk jalan ini ada yang menjadi kewenangan provinsi atau jalan kota, tentunya kalau menjadi kewenangan kota akan disampaikan ke perwakilan anggota DPRD Kota Palembang.

Selain permasalahan banjir, perbaikan jalan, masyarakat juga mengeluhkan mengenai BPJS kesehatan, kemudian untuk menghidupkan kembali P3N dan mengusulkan pemberian isentif bagi yang memandikan jenazah atau bilal.