Pemprov Sumsel bahas sistem pembelian beras petani

id petani,beras petani,bulog,berita sumsel,berita palembang,Mawardi Yahya

Pemprov Sumsel bahas sistem pembelian beras petani

Wakil Gubernur Sumatera Selatan Mawardi Yahya. (Dok.Humasprovsumsel)

Palembang, (ANTARA News Sumsel) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan membahas sistem pembelian beras petani karena nantinya akan disalurkan pada Pegawai Negeri Sipil dalam jajarannya.

Pihaknya akan membeli beras petani tetapi sekarang ini masih dibahas tata cara pengadaan tersebut, kata Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya di Palembang, Jumat.

Dia mengatakan, pengadaan beras itu tidak lain untuk memberdayakan petani supaya mereka termotivasi dalam bercocok tanam.

Bukan itu saja tetapi pengadaan beras itu nantinya akan disalurkan kepada pegawai negeri sipil dalam jajarannya, ujar Wagub.

Lebih lanjut dia mengatakan, apalagi sesuai arahan Gubernur Sumsel Herman Deru agar beras bagi Aparatur Sipil Negara disediakan melalui koperasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah atau dinas.    

Meskipun beras tersebut    disubsidi, lanjut dia, namun mutu beras harus baik dan ditingkatkan.     

Dia mengatakan, direncanakan masing-masing PNS nantinya akan mendapatkan 10 kilogram beras per orang. Untuk ASN dengan tanggungan suami atau istri dan dua orang anak maka akan menerima 40 kg beras.

Sementara, Bulog sendiri bersedia menyediakan beras medium dan premium, serta berkomitmen sesuai kesepakatan pada harga Rp11.000/kg dalam bentuk kemasan 5 kg beras premium.

Sebelumnya Gubernur Sumsel mengatakan, saat menjabat Bupati Ogan Komering Ulu Timur lalu pihaknya pernah memberlakukan kebijakan serupa.   

Tujuannya untuk meningkatkan gairah petani karena penyerapan beras yang   tinggi, ujar dia.

"Ini upaya mendorong semangat petani karena dapat menyerap beras dan bagikan ke PNS dan honorer," kata dia.

Dia mengatakan, mereka menerima dan kesemuanya itu bertujuan memberi semangat petani bahwa pemerintah punya perhatian.

Dengan demikian maka semangat mereka dalam bertani lebih maksimal karena petani diperhatikan pemerintah, tambah dia.