Presiden Palestina desak anggota PBB tidak dukung rancangan resolusi AS

Ramallah, Palestina (Antara/Xinhua-OANA) - Presiden Palestina pada Kamis (6/12) mendesak negara anggota Sidang Umum (SU) PBB agar tidak memberi suara buat rancangan resolusi AS terhadap Gerakan Perlawanan Islam (HAMAS).

Presiden Paletina menegaskan bahwa Pemerintah Palestina telah mengadakan kontak dengan pemerintah di dunai termasuk anggota blok Arab dan Islam di PBB untuk menggagalkan rancangan resolusi AS tersebut, demikian laporan kantor berita resmi Palestina, WAFA.

Pemungutan suara direncanakan diadakan pada Kamis malam waktu setempat. Dengan dukungan Duta Besar AS di PBB Nikki Haley, resolusi tersebut berisi kutukan terhadap serangan roket HAMAS ke Israel.

Resolusi itu dilaporkan juta menuntut diakhirinya kekerasan dari pihak HAMAS, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Jumat pagi. Rancangan resolusi tersebut diajukan setelah serangkaian pawai rakyat Palestina guna menuntut pencabutan blokade Israel terhadap Jalur Gaza, yang dikuasai HAMAS, sejak 30 Maret.

Jika disahkan, rancangan resolusi itu akan menjadi resolusi pertama SU PBB yang mengutuk kelompok perlawanan Palestina.

Pemerintah Palestina telah memutuskan hubungan dengan Amerika Serikat setelah Presiden Donald Trump memindahkan Kedutaan Besar AS di Israel ke Jerusalem dan mengumumkan kota suci yang menjadi sengketa itu sebagai ibu kota Israel.

Rakyat Palestina menginginkan Jerusalem Timur sebagai ibu kota negara merdeka masa depan mereka, tapi Israel yang mencaplok Jerusalem Timur dalam Perang 1967 pada 1980 mengumumkan kota suci tiga agama langit tersebut sebagai ibu kotanya, tindakan yang tidak diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional.