Gubernur minta peran Bhabinkamtibmas tingkatkan partisipasi Pemilu

Palembang (ANTARA News Sumsel) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajak Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah dan kepala desa meningkatkan partisipasi masyarakat di provinsi itu dalam menyukseskan Pemilu 2019.

Herman mengatakan peran Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan lurah/kades sebagai tiga pilar keamanan dan ketertiban masyarakat tidak hanya dituntut menjaga Kamtibmas tetapi juga mengedukasi masyarakat berpartisipasi dalam seluruh tahapan Pemilu serta menggunakan hak pilihnya sesuai hati nuraninya.

"Dengan kondisi damai dan partisipasi masyarakat yang tinggi pada pesta demokrasi pertama kali diadakannya pemilihan anggota legislatif dengan pemilihan presiden dan wakil presiden sekaligus, bisa menghasilkan wakil rakyat dan kepala negara terbaik," katanya pada apel tiga pilar Kamtibmas sukseskan Pemilu 2019 di Palembang, Kamis.

Dia mengatakan tidak mungkin kesuksesan pesta demokrasi rakyat itu bisa dicapai tanpa keterlibatan semua pihak.

Dirinya meminta masyarakat yang memiliki hak suara tidak menyia-nyiakan momentum Pemilu 2019 untuk memilih calon legislatif dan calon presiden, karena dengan memilih orang yang tepat dapat membawa bangsa dan negara ini menjadi lebih baik dan sejahtera.

Sementara itu Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Zulkarnain Adinegara pada kesempatan itu mengatakan Kepolisian daerah berupaya meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi Pemilu pada April 2019.

Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah provinsi yang memiliki 17 kabupaten dan kota itu, kepolisian menggelar apel gabungan tiga pilar Kamtibmas.

Melalui apel itu, tiga pilar Kamtibmas yakni Bhabinkamtibmas, Babinsa, dan lurah/kades diharapkan bisa meningkatkan koordinasi dan bersinergi menjaga Kamtibmas di wilayah kelurahan atau desa.

"Kemudian bisa mendeteksi dan mencegah dini gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat menghadapi seluruh tahapan Pemilu," katanya.

Dia menjelaskan, tiga pilar Kamtibmas memiliki peran besar dalam mengawasi wilayah terkecil, sehingga jika terjadi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas dapat diantisipasi dengan cepat.

Antisipasi terhadap ancaman gangguan Kamtibmas seperti pencurian, pembegalan/pencurian dengan kekerasan, terorisme, penyebaran berita bohong (hoax), ujaran kebencian, dan paham radikal, memerlukan peran semua pihak.

Selain itu juga diperlukan tindakan penegakan hukum.

Kapolda memerintahkan seluruh jajarannya di 17 kabupaten dan kota untuk menindak tegas penyebab gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Siapapun terbukti melakukan tindakan yang dapat menyebabkan timbulnya gangguan Kamtibmas akan ditindak tegas, sehingga pesta demokrasi rakyat 2019 berjalan dengan baik, aman, tertib, dan damai," katanya.