Palembang (ANTARA News Sumsel) - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Palembang menertibkan reklame yang tak berizin atau sudah habis masa izinnya.
"Kita bangun mindset bahwa ada tugas negara untuk mengambil, memelihara dan mengembalikannya ke rakyat," kata Saut Situmorang ketika menghadiri deklarasi program optimalisasi penerimaan daerah melalui penertiban reklame di wilayah Kota Palembang, Kamis.
Menurutnya, pemerintah kota Palembang melihat dan berani menghitung tambahan pemasukan daerah. Ini baru satu item sumber pemasukan yang mau diambil, Pemkot Palembang sudah berani mematok target penambahan pendapatan.
Apalagi, lanjutnya, di bidang yang lain juga dilakukan hal serupa, maka pemerintah daerah bisa banyak mendapatkan tambahan pemasukan.
Ia mengatakan, peran KPK untuk meningkatkan pendapatan pemerintah daerah salah satunya menerapkan teknologi tapping box untuk dipasang di rumah makan dan hotel.
Dengan adanya alat tersebut, maka semua transaksi dari aktifitas hotel dan restoran bisa terekam sehingga pemerintah daerah bisa mendapatkan angka pastinya setoran yang diterima, katanya.
Sementara Wali Kota Palembang, Harnojoyo menyatakan, bahwa kemandirian suatu daerah diukur oleh pendapatan, jadi daerah tidak bisa mandiri tanpa pendapatan, kalau hanya tergantung pada provinsi dan pusat.
"Potensi itu ada dan hari ini kami sangat bersyukur KPK dan gubernur ikut bersama-sama memotivasi Kota Palembang dalam meningkatkan pendapatan tentu ada berapa banyak yang kita optimalisasikan," ujarnya.
Untuk itu tentunya harus didukung semua pihak, peran masyarakat yang membayar pajak. Negara ini, daerah ini tidak bisa hidup tanpa adanya pajak.
"Kita potensi itu ada, karena itu terima kasih sudah didukung dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah," ujarnya.
"KPK memberikan pencerahan, bahwa kita punya potensi luar biasa untuk pemasukan bagi daerah," kata Gubernur Sumsel, Herman Deru menambahkan.
Berita Terkait
Pendapatan pajak Kabupaten Muba capai Rp86 miliar
Rabu, 28 Februari 2024 21:37 Wib
Kejari OKI sita aset tersangka kasus korupsi pendapatan asli desa
Jumat, 16 Februari 2024 12:15 Wib
Kota Palembang perbaiki dan percantik tempat wisata
Selasa, 30 Januari 2024 19:00 Wib
Nilai APBD OKU Timur 2024 capai Rp1,9 triliun
Senin, 18 Desember 2023 17:38 Wib
PTBA bukukan pertumbuhan pendapatan meski harga batu bara anjlok
Kamis, 21 September 2023 21:18 Wib
Wapres: Butuh penanganan serius atasi pendapatan tidak merata
Jumat, 8 September 2023 17:17 Wib
Pemkab OKU tandatangani PKS Tripartit tahap V
Kamis, 24 Agustus 2023 12:14 Wib
Presiden mau Indonesia contoh Korea Selatan sukses keluar "middle income trap"
Kamis, 15 Juni 2023 15:06 Wib