Sukabumi (ANTARA News Sumsel) - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Eko P Sandjojo, mengingatkan kepala desa untuk tidak main-main dengan Dana Desa apal gi sampai disewengkan.
Jika ada oknum kepala desa atau aparat desa yang menyelewengkan Dana Desa sudah pasti akan ketahuan dan akan langsung ditangkap, katanya saat kunjungan kerja di Sukabumi, Rabu.
"Kami sudah berkoordinasi dengan Kejaksaan, Polri dan KPK agar bersama-sama mengawasi penggunaan Dana Desa sehingga sangat kecil sekali bisa diselewengkan," katanya, di Sukabumi, Rabu (5/12).
Ia mengungkapkan, saat ini banyak oknum kepala desa yang tertangkap akibat menyelewengkan bantuan tersebut karena pihaknya tegas dan tidak akan memberi ampun kepada siapapun oknumnya.
Sudah jelas aturannya, penggunaan Dana Desa ini tidak boleh asal-asalan, karena tujuannya untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
Dalam Permendes PDT Nomor 5/2015 disebutkan, prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa harus memenuhi empat prioritas utama.
Adapun yang menjadi prioritas itu adalah pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
"Dana Desa ini sudah jelas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sehingga jangan memainkan bantuan itu apalagi tergiur untuk menyelewengkannya karena dipastikan akan ditangkap jika terbukti bersalah," tambahnya.
Eko mengatakan pihaknya sengaja menggandeng Kementerian BUMN sesuai Instruksi Presiden Joko Widodo agar Dana Desa yang disalurkan ke desa di Indonesia bisa benar-benar bermanfaat dan dimanfaatkan untuk masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya.
Menteri Desa PDT ingatkan jangan main-main dengan Dana Desa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko P Sandjojo. Ia mengatakan, dana desa merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya penurunan angka kemiskinan yang pada periode Maret 2017 sampai Maret 2018 mencapai 1,82 juta orang. (Humas Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi)
