Gubernur Sumsel minta PNS tidak kecewakan masyarakat

Palembang (ANTARA News Sumsel) - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta kepada Pegawai Negeri Sipil di provinsi itu agar tidak mengecewakan rakyat seperti terlibat korupsi.

"Saya bukan orang sempurna tetapi mari bersama sama agar daerah ini bersih terutama korupsi," katanya pada rapat koordinasi teknis manajemen ASN se-Sumsel oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di Palembang, Rabu.

Lebih lanjut gubernur berharap rapat koordinasi tersebut dapat meningkatkan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah Sumsel.

Herman juga mengajak pegawai dan masyarakat menjadi warga yang baik sehingga apa yang diperoleh dari rapat tersebut bisa ditularkan ke daerah.

Menurut dia, rapat yang dilaksanakan KPK ini sebagai wujud sayang lembaga karena dengan pertemuan itu para ASN akan mendapatkan ilmu mengenai apa saja yang boleh dilakukan dan dilarang supaya tidak terjerumus dalam tindakan korupsi.

"Hampir setiap minggu, bagai nonton sinetron di televisi banyak pejabat yang tersangkut kasus korupsi. Ini tentu semakin membuat kita hati-hati. Tapi kehati-hatian ini juga jangan menjadi perlambatan," kata dia.

Dalam kesempatan itu gubernur kembali mengajak agar para ASN di lingkunganya untuk tetap komitmen menjalankan program pemerintah dengan baik tanpa mengecewakan rakyat.

Terkait hal itu Herman mengaku telah berdiskusi dengan perwakilan KPK soal pemberian TPP yang memadai bagi penyelenggara pemerintah termasuk pegawai di daerah sebagai upaya pencegahan korupsi.

Lebih lanjut dia mengatakan, agar penyelenggara pemerintah tidak pernah sekali-kali ikut dalam kegiatan jual beli jabatan. Karena sebagai mantan bupati dua periode, dan sebagai gubernur saat ini dia paham betul konsekuensinya jika hal itu dilakukan.

Untuk itu gubernur mengajak para ASN yang hadir menjadikan setiap pekerjaan apapun jenisnya menjadi lahan untuk mengabdi sehingga tidak mengecewakan rakyat.

Sementara itu Koordinator Wilayah Sumatera II Supervisi dan Pencegahan KPK, Adlinsyah M Nasution mengatakan, para ASN yang hadir agar tidak jual beli jabatan karena itu dilarang dan bagian dari korupsi.

"Pemberian itu selalu dari atas ke bawah. Tidak ada ceritanya dari bawah ke atas. Satu rupiah pun itu gratifikasi namanya," tegas dia.

Jadi kepada penyelenggara pemerintah dan pegawai di daerah agar tegas dalam menerapkan aturan.

Dia tak ingin apa yang terjadi di Cirebon terjadi juga di Sumsel.

"Harus berani nolak. Saya sengaja doktrin itu karena walaupun kejadiannya di Cirebon tapi berpengaruh juga ke daerah," jelasnya.