Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meyakini bahwa potensi demografi penduduk Indonesia yang didominasi dengan generasi "tech-savvy" menjadi akses perekonomian besar.
"Untuk mendukung digital ekonomi, saat ini pemerintah tengah membangun satelit dalam rangka meng-cover konektivitas di seluruh Indonesia," ungkap Sri Mulyani di Jakarta, Senin (3/12).
"Tren bisnis mulai berubah. Banyak perusahaan konvensional itu pindah atau mengembangkan aspek digital. Sehingga, kami terus berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan, seperti ritel biasa atau market place digital untuk mendapatkan masukan mengenai bisnis model mereka dan apa yang perlu di-adjust dari perpajakan," jelasnya.
Dari sisi pajak, lanjutnya, kelompok bisnis usaha konvensional menganggap para pelaku usaha digital tidak dikenai pajak.
"Padahal, tidak. Mereka tetap membayar pajak. Para pendiri platform pun juga memiliki pesaing di antara mereka. Kalau pelaku usaha platform ini ditekan, mereka akan pindah ke Facebook atau Instagram," imbuhnya.
Menurut Sri Mulyani, transaksi kini semakin individual. Kendati begitu, pendeteksian transaksi di dunia itu mudah dilakukan.
"Berhadapan dengan kasus 'tax avoidance', misalnya, dunia berkesempatan mencegah terjadinya 'profit shifting'. Negara lain pun tidak rela. Digital 'economy is going to be here, to stay', bahkan 'on growing'," tuturnya.
Sri Mulyani mengingatkan bahwa fokus pemerintah tidak hanya soal pajak saja, tapi juga permasalahan yang dihadapi di masa depan, antara lain "super correction", "money laundry", "terrorism financing" dan sebagainya.
"Pemerintah tetap mendukung inovasi dan memberikan pelindungan terhadap sektor ekonomi digital," tandasnya.
Ia melanjutkan bahwa Indonesia memiliki empat unicorn. Bisnis rintisan yang bernilai di atas satu miliar dolar AS atau sekitar Rp13,5 triliun, seperti Go-Kel Traveloka, Buka Lapak, dan Tokopedia.
"Indonesia mampu men-'create company' sekaliber global. Hal ini menjadi daya tarik bagi para pemain digital untuk datang ke Indonesia. Karena itu, kami memperbaiki dari sisi 'policy', yakni kami memberikan insentif dan berkomunikasi dengan mereka agar terus memberikan nilai tambah," pungkasnya.
"Tren bisnis mulai berubah. Banyak perusahaan konvensional itu pindah atau mengembangkan aspek digital. Sehingga, kami terus berkomunikasi dengan perusahaan-perusahaan, seperti ritel biasa atau market place digital untuk mendapatkan masukan mengenai bisnis model mereka dan apa yang perlu di-adjust dari perpajakan," jelasnya.
Dari sisi pajak, lanjutnya, kelompok bisnis usaha konvensional menganggap para pelaku usaha digital tidak dikenai pajak.
"Padahal, tidak. Mereka tetap membayar pajak. Para pendiri platform pun juga memiliki pesaing di antara mereka. Kalau pelaku usaha platform ini ditekan, mereka akan pindah ke Facebook atau Instagram," imbuhnya.
Menurut Sri Mulyani, transaksi kini semakin individual. Kendati begitu, pendeteksian transaksi di dunia itu mudah dilakukan.
"Berhadapan dengan kasus 'tax avoidance', misalnya, dunia berkesempatan mencegah terjadinya 'profit shifting'. Negara lain pun tidak rela. Digital 'economy is going to be here, to stay', bahkan 'on growing'," tuturnya.
Sri Mulyani mengingatkan bahwa fokus pemerintah tidak hanya soal pajak saja, tapi juga permasalahan yang dihadapi di masa depan, antara lain "super correction", "money laundry", "terrorism financing" dan sebagainya.
"Pemerintah tetap mendukung inovasi dan memberikan pelindungan terhadap sektor ekonomi digital," tandasnya.
Ia melanjutkan bahwa Indonesia memiliki empat unicorn. Bisnis rintisan yang bernilai di atas satu miliar dolar AS atau sekitar Rp13,5 triliun, seperti Go-Kel Traveloka, Buka Lapak, dan Tokopedia.
"Indonesia mampu men-'create company' sekaliber global. Hal ini menjadi daya tarik bagi para pemain digital untuk datang ke Indonesia. Karena itu, kami memperbaiki dari sisi 'policy', yakni kami memberikan insentif dan berkomunikasi dengan mereka agar terus memberikan nilai tambah," pungkasnya.
