Palembang (ANTARA News Sumsel) - Presiden Joko Widodo menegur Bambang Wahyudi (69), petani karet asal OKU yang mencoba berkampanye kepada rekan-rekannya agar memilih Jokowi saat acara penyerahan SK Perhutanan Sosial di Palembang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berpidato dalam acara penyerahan SK Perhutanan Sosial di Taman Wisata Alam Punti Kayu, Kota Palembang, Minggu, memanggil sejumlah perwakilan masyarakat penerima SK Perhutanan Sosial untuk berdialog dengannya di atas panggung.
Bambang Wahyudi seorang petani karet pun dipanggil pertama karena dianggap tampak paling bersemangat menurut Presiden sejak awal acara tersebut dimulai.
Kemudian setelah dipersilakan memperkenalkan diri dan menceritakan perihal keluh kesahnya sebagai petani karet, Presiden pun menanyakan apakah ada hal lain yang ingin disampaikannya.
"Tahun 2019 ada pemilihan presiden..." kata Bambang yang kemudian dipotong langsung oleh Jokowi.
"Sebentar, jangan kampanye loh enggak boleh," kata Presiden.
"Saya tidak kampanye, cuma mengajak saudara semua untuk mencalonkan Bapak Jokowi untuk kedua kalinya," ujar Bambang.
"Nah ini kampanye. Enggak boleh loh. Kampanye begini enggak boleh," larang Jokowi.
"Enggak. Tapi Pak saya tidak membuat hoaks. Jadi terang-terangan. Apa yang dirasakan masyarakat Sumsel sudah kelihatan. Jadi ini bukan hoaks," kata Bambang.
"Sebentar berhenti dulu, nanti makin kampanye ini," kata Jokowi menyetop perbincangan tersebut.
Kemudian Presiden pun mempersilakan masyarakat lain yang sudah juga berada di panggung untuk menyampaikan keluh kesahnya.
Meski begitu, sontak yang disampaikan Bambang mengundang tawa dan tepuk tangan para hadirin bahkan Jokowi pun tak henti-hentinya tertawa.
Presiden tegur petani karet yang kampanye di Palembang
Presiden Joko Widodo berdialog dengan sejumlah warga saat menghadiri penyerahan Surat Keputusan (SK) perhutanan sosial di taman hutan wisata punti kayu Palembang, Sumatera Selatan, Minggu (25/11/2018). Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan (SK) izin hak guna lahan seluas 56.000 hektare hutan sosial untuk 9.500 Kepala Keluarga (KK) yang berada di sejumlah Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. (ANTARA News Sumsel/Nova Wahyudi)
