OKU berupaya tercepat sampaikan LKPD ke BPK

Baturaja, Sumsel (ANTARA News Sumsel) - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan berupaya menjadi daerah tercepat di Indonesia dalam penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksaan Keuangan RI tahun anggaran 2018.

"Dalam penyampaian LKPD tahun ini, Pemerihtah Kabupaten (Pemkab) Ogan Komering Ulu ditargetkan yang paling cepat menyampaikan laporannya ke Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI dari daerah lain yang ada di Indonesia," kata Sekretaris Daerah Pemkab Ogan Komering Ulu, Ahmad Tarmizi di Baturaja, Sabtu.

Menurut dia, sejauh ini Pemkab Ogan Komering Ulu tidak pernah terlambat dalam menyampaikan LKPD ke BPK RI dan laporan penggunaan dana selama satu anggaran tersebut dinilai pemerintah pusat sangat baik.

"Sehingga pemerintah pusat memberikan predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkab Ogan Komering Ulu," katanya.

Selain itu kata dia, predikat WTP yang diraih pihaknya sejak tiga tahun terakhir hingga 2017 tersebut diperoleh berkat kerja keras seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di pemerintahan setempat dan dalam menggunakan anggaran negara sesuai sudah aturan.

"Hasil kerja keras kami itu, Pemkab Ogan Komering Ulu menerima predikat opini WTP sebanyak tiga kali berturut-turut sejak 2015-2017. Tahun ini penghargaan tersebut kami targetkan dapat diraih kembali," tegasnya.

Untuk mencapai target tersebut lanjutnya, pihaknya berupaya menjadi yang terbaik dan tercepat dalam penyampaian LKPD dibandingkan daerah lain agar predikat WTP dapat diraih kembali.

"Belum lama ini juga kami melaksanakan Bimbingan Teknis (Bimtek) penyusunan laporan keuangan seluruh SKPD jajaran Pemkab Ogan Komering Ulu guna meraih kembali penghargaan tersebut," jelasnya.

Bimtek yang dilaksanakan berdasarkan basis akrual itu, diikuti sekitar 200 orang peserta dari perwakilan SKPD setempat guna mengikuti bimbingan tarkait penyusunan laporan keuangan agar dalam penggunaan anggaran dilakukan dengan baik dan hingga selesai sesuai aturan.

"Kami juga akan melakukan koordinasi dengan lembaga terkait seperti BPK dan pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Sumsel agar dalam membuat laporan dapat lebih baik lagi," ujarnya.