Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya bersikap inklusif dalam era ekonomi digital saat pertemuan dengan Asia-Pacific Economic Cooperation Business Advisory Council (ABAC).
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu, menyebutkan dalam pertemuan dengan tema "Inclusion in the Age of Disruption: Charting a Common Future", Presiden Jokowi bersama Perdana Menteri Australia Scott Morrison, Perdana Menteri Vietnam Nguyn Xuân Phúc, dan Utusan Khusus Cina Taipei Morris Chang, membahas isu perdagangan, ekonomi global dan digital ekonomi.
Pertemuan yang dihelat di APEC Haus pada Sabtu (17/11) dihadiri pula oleh perwakilan ABAC dari keempat negara dan dimoderasi oleh Richard Cantor dari Amerika Serikat. Dari Indonesia hadir Ketua ABAC Indonesia Anindya Bakrie.
Dalam dialog tersebut, sebagaimana disampaikan Direktur Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Andre Omer Siregar yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menggunakan platform digital adalah prioritas Pemerintah Indonesia sejak tahun 2014 dan Indonesia diperkirakan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara tahun 2020.
Sebagai gambaran, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa di Indonesia pada tahun 2017 tercatat 132,7 juta pengguna internet dan 92 juta pengguna "smart phone", sehingga pemerintah harus terus menyelesaikan pembangunan infrastruktur digital dengan penambahan serat optik Palapa Ring dan penataan spektrum frekuensi untuk menyediakan akses digital yang terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, Indonesia akan terus mengimplementasikan Peta Jalan Kebijakan E-Commerce untuk mendukung pengembangan e-commerce sebanyak 17 persen dan mencetak 1000 technopreneurs pada tahun 2020.
Lebih lanjut Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia memberikan perhatian besar terhadap generasi muda untuk Revolusi 4.0 melalui pendidikan vokasi, politeknik, dan balai latihan kerja.
Oleh karena itu, pemerintah mendukung pemanfaatan teknologi di semua sektor misalnya Ruangguru di bidang pendidikan, atau GoJek di bidang transportasi. Semua ini dilakukan untuk mendorong ekonomi yang inklusif, kata Presiden Jokowi.
Untuk memastikan pembangunan yang inklusif di era digital, Presiden Jokowi mengingatkan agar ketimpangan digital harus diatasi melalui penyusunan peta jalan pengembangan "internet of things", penyediaan "platform" pemasaran digital bagi UMKM misalnya Tokopedia, Qlapa, serta pemanfaatan digital bagi daerah tertinggal melalui kerjasama dengan "marketplace" dalam mengembangkan "platform e-commerce" berbasis potensi daerah seperti pertanian dan perikanan, dan perbaikan kurikulum sekolah agar lebih siap menyambut era digital atau "digital-ready".
Di era digital ini, jangan sampai dilupakan aspek inklusifitas dimana manfaat pembangunan melibatkan dan dapat dinikmati semua orang. Dikhawatirkan bahwa mengabaikan inklusifitas dapat memperburuk kesenjangan. Dan kesenjangan akan menciptakan masalah sosial dan bahkan konflik, ucap Presiden Jokowi.
Di akhir dialog tersebut, Presiden Jokowi secara tegas mengingatkan bahwa ketegangan antar negara besar dalam perdagangan dunia hanya akan merugikan masyarakat. Dan ini pula yang juga dapat mendorong konflik sosial, ujar Presiden Jokowi.
Pertemuan yang dihelat di APEC Haus pada Sabtu (17/11) dihadiri pula oleh perwakilan ABAC dari keempat negara dan dimoderasi oleh Richard Cantor dari Amerika Serikat. Dari Indonesia hadir Ketua ABAC Indonesia Anindya Bakrie.
Dalam dialog tersebut, sebagaimana disampaikan Direktur Kerja Sama Intra Kawasan dan Antar Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Andre Omer Siregar yang turut mendampingi Presiden Jokowi mengatakan bahwa Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif dengan menggunakan platform digital adalah prioritas Pemerintah Indonesia sejak tahun 2014 dan Indonesia diperkirakan menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara tahun 2020.
Sebagai gambaran, Presiden Jokowi menjelaskan bahwa di Indonesia pada tahun 2017 tercatat 132,7 juta pengguna internet dan 92 juta pengguna "smart phone", sehingga pemerintah harus terus menyelesaikan pembangunan infrastruktur digital dengan penambahan serat optik Palapa Ring dan penataan spektrum frekuensi untuk menyediakan akses digital yang terjangkau bagi masyarakat.
Selain itu, Indonesia akan terus mengimplementasikan Peta Jalan Kebijakan E-Commerce untuk mendukung pengembangan e-commerce sebanyak 17 persen dan mencetak 1000 technopreneurs pada tahun 2020.
Lebih lanjut Presiden Jokowi menjelaskan bahwa Indonesia memberikan perhatian besar terhadap generasi muda untuk Revolusi 4.0 melalui pendidikan vokasi, politeknik, dan balai latihan kerja.
Oleh karena itu, pemerintah mendukung pemanfaatan teknologi di semua sektor misalnya Ruangguru di bidang pendidikan, atau GoJek di bidang transportasi. Semua ini dilakukan untuk mendorong ekonomi yang inklusif, kata Presiden Jokowi.
Untuk memastikan pembangunan yang inklusif di era digital, Presiden Jokowi mengingatkan agar ketimpangan digital harus diatasi melalui penyusunan peta jalan pengembangan "internet of things", penyediaan "platform" pemasaran digital bagi UMKM misalnya Tokopedia, Qlapa, serta pemanfaatan digital bagi daerah tertinggal melalui kerjasama dengan "marketplace" dalam mengembangkan "platform e-commerce" berbasis potensi daerah seperti pertanian dan perikanan, dan perbaikan kurikulum sekolah agar lebih siap menyambut era digital atau "digital-ready".
Di era digital ini, jangan sampai dilupakan aspek inklusifitas dimana manfaat pembangunan melibatkan dan dapat dinikmati semua orang. Dikhawatirkan bahwa mengabaikan inklusifitas dapat memperburuk kesenjangan. Dan kesenjangan akan menciptakan masalah sosial dan bahkan konflik, ucap Presiden Jokowi.
Di akhir dialog tersebut, Presiden Jokowi secara tegas mengingatkan bahwa ketegangan antar negara besar dalam perdagangan dunia hanya akan merugikan masyarakat. Dan ini pula yang juga dapat mendorong konflik sosial, ujar Presiden Jokowi.
