Palembang, (ANTARA News Sumsel) - Fraksi PKS DPRD Sumatera Selatan berharap anggaran insentif pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) honorer yang baru dialokasikan Rp13,2 miliar di kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) 2019 ke depan ditambah.
Sekretaris Fraksi PKS, Mgs Syaiful Padli di Palembang, Jumat mengatakan, dengan dialokasikan anggaran itu fraksi PKS menganggap hal ini masih jauh dari kata layak.
Oleh karena itu, mohon kiranya gubernur dan wakil gubernur Sumsel memberikan perhatian serius terhadap persoalan ini, karena keberadaan guru honorer sangat membantu kelancaran aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah yang ada, ujarnya.
Menurut dia, ke depan kalau bisa anggaran itu ditambah, karena sangat jauh dari layak.
Fraksi itu juga mengimbau agar kiranya gubernur dapat mengingatkan bupati dan wali kota tentang insentif guru honorer dan operator sekolah/tenaga kependidikan lainnya yang berada di masing-masing kabupaten dan kota, katanya.
Sementara itu juru bicara Fraksi PAN Sumsel Mardiansyah mengatakan, kehadiran guru honorer mempunyai arti yang sangat penting bagi dunia pendidikan di Sumsel.
Guru honor menjadi tulang punggung bagi berlangsungnya proses pendidikan di sekolah-sekolah terutama di SMA/SMK di pelosok daerah.
Guru honorer seringkali digaji secara sukarela dan bahkan dibawa gaji minimum yang telah ditetapkan secara resmi.
Oleh sebab itu, Fraksi PAN berpendapat Pemprov Sumsel harus lebih serius dalam memberikan perhatian dan menganggarkan insentif/gaji guru honorer minimal sesuai dengan standar UMR yang telah ditetapkan, katanya.
PKS berharap aggaran insentif guru honorer ditambah
Arsip- Suasana mengajar di kelas. (ANTARA)
