Jakarta (ANTARA News Sumsel) - PDI Perjuangan memberikan apresiasi atas gerak cepat Pemerintah Indonesia membebaskan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Arab Saudi.
"Apapun perbedaan sikap politik antara Habib Rizieq dengan Pemerintah Indonesia, tapi bantuan hukum yang diberikan kepada Habib Rizieq merupakan tindakan tepat," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, di Jakarta, Jumat.
Hasto mengatakan hal itu menanggapi pembebasan terhadap Habib Rizieq dari Otoritas Keamanan Kerajaan Arab Saudi yang telah menangkap dan meminta keterangan kepada Habib Rizieq atas temuan bendera khilafah, yakni seperti bendera organisasi terlarang di Arab Saudi, di dinding bagian belakang kediaman Rizieq di Mekah, Arab Saudi.
Hasto menegaskan, Pemerintah Indonesia segera membebaskan Habib Rizieq, karena hal itu merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya.
Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kata dia, jauh di atas perbedaan paham dan sikap politik.
"Setiap warga negara Indonesia di manapun berada, ketika menghadapi persoalan hukum maka negara wajib hadir," katanya.
Hal yang sama, kata dia, dilakukan pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, yakni melindungi Ustadz Abubakar Ba'asyir dari tekanan politik negara adidaya.
Saat itu, Ustadz Abubakar Ba¿asyir mendapat tekanan politik oleh negara adidaya untuk diekstradiksi, tapi Presiden Megawati Soekarnoputri menolaknya.
"Presiden Megawati memberikan jawaban tegas, sebagai Presiden tugasnya melindungi warganegaranya. Padahal secara politik kita tahu, ada perbedaan tajam sikap politik di antara keduanya," kata Hasto.
Menurut dia, terhadap kasus Habib Rizieq, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sudah sejalan dengan amanah konstitusi. Pelajaran yang bisa dipetik dari kasus tersebut adalah setiap negara memiliki satu bendera nasional lambang supremasi kemerdekaannya, dan hal itu yang seharusnya dihormati.
"Bendera Merah Putih adalah satu-satunya bendera nasional dan lambang perjuangan mendapatkan kedaulatan politik kemerdekaan Indonesia. Bendera Merah Putih itulah yang dikibarkan, sama halnya dengan Arab Saudi, hanya mengibarkan satu bendera nasionalnya," katanya.
Hasto mengatakan hal itu menanggapi pembebasan terhadap Habib Rizieq dari Otoritas Keamanan Kerajaan Arab Saudi yang telah menangkap dan meminta keterangan kepada Habib Rizieq atas temuan bendera khilafah, yakni seperti bendera organisasi terlarang di Arab Saudi, di dinding bagian belakang kediaman Rizieq di Mekah, Arab Saudi.
Hasto menegaskan, Pemerintah Indonesia segera membebaskan Habib Rizieq, karena hal itu merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya.
Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, kata dia, jauh di atas perbedaan paham dan sikap politik.
"Setiap warga negara Indonesia di manapun berada, ketika menghadapi persoalan hukum maka negara wajib hadir," katanya.
Hal yang sama, kata dia, dilakukan pada pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, yakni melindungi Ustadz Abubakar Ba'asyir dari tekanan politik negara adidaya.
Saat itu, Ustadz Abubakar Ba¿asyir mendapat tekanan politik oleh negara adidaya untuk diekstradiksi, tapi Presiden Megawati Soekarnoputri menolaknya.
"Presiden Megawati memberikan jawaban tegas, sebagai Presiden tugasnya melindungi warganegaranya. Padahal secara politik kita tahu, ada perbedaan tajam sikap politik di antara keduanya," kata Hasto.
Menurut dia, terhadap kasus Habib Rizieq, apa yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sudah sejalan dengan amanah konstitusi. Pelajaran yang bisa dipetik dari kasus tersebut adalah setiap negara memiliki satu bendera nasional lambang supremasi kemerdekaannya, dan hal itu yang seharusnya dihormati.
"Bendera Merah Putih adalah satu-satunya bendera nasional dan lambang perjuangan mendapatkan kedaulatan politik kemerdekaan Indonesia. Bendera Merah Putih itulah yang dikibarkan, sama halnya dengan Arab Saudi, hanya mengibarkan satu bendera nasionalnya," katanya.
