Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Bank Mandiri menyediakan jasa layanan maupun produk perbankan guna memudahkan serta mempercepat transaksi keuangan bagi para pegawai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan produk layanan Perbankan Bank at Work ini dilakukan oleh Kepala Biro Umum Kemenko Perekonomian Hari Kristijo dengan Regional CEO Bank Mandiri Wilayah Jakarta III Maqin U Noorhadi di Jakarta, Kamis.
Ikut hadir dalam acara penandatanganan ini, Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Alexandra Askandar.
Melalui kerja sama ini, Bank Mandiri akan menyediakan layanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pegawai Kemenko Perekonomian melalui fasilitas dan produk perbankan Grup Bank Mandiri dengan fitur yang lebih komprehensif dan kompetitif, baik dari sisi tarif maupun suku bunga.
Keseluruhan transaksi tersebut dapat dilakukan melalui fasilitas Mandiri Internet Banking, Mandiri ATM, Cabang Bank Mandiri dan Mini ATM/Electronic Data Capture (EDC) agar tercipta sistem transaksi yang transparan dan akuntabel.
Alexandra mencontohkan untuk kebutuhan yang bersifat proteksi, para pegawai akan bisa mendaftar di Mandiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Mandiri DPLK), AXA Mandiri Financial Services, atau Mandiri AXA General Insurance.
"Sedangkan untuk kesehatan, bisa dengan Mandiri Inhealth. Dan untuk investasi, bisa dengan Bank Syariah Mandiri, Mandiri Investasi dan Mandiri Sekuritas," ujarnya.
Selain itu, kerja sama ini juga mencakup penyiapan kartu pegawai dengan co-branding Mandiri e-money bagi seluruh pegawai Kemenko Perekonomian.
"Keberadaan kartu pegawai yang berfungsi sebagai uang elektronik ini akan memberikan nilai tambah dan manfaat karena bisa digunakan sebagai alat pembayaran, seperti di gerbang tol, di atas bis Transjakarta, maupun pembayaran parkir," tambah Alexandra.
Ia mengharapkan berbagai dukungan perseroan melalui layanan Bank at Work itu dapat mendukung pelaksanaan peran dan fungsi Kemenko Perekonomian.
Sementara itu, Susiwijono menambahkan peningkatan komitmen ini merupakan suatu strategi yang dapat dikembangkan ke berbagai program lainnya di sektor keuangan, seperti pengelolaan tekfin, e-commerce, ekonomi kreatif, hingga Gerakan Nasional Nontunai.
"Kerja sama ini bermanfaat untuk mendorong program 'cashless' pemerintah serta penggunaan kartu kredit untuk korporasi yang bisa memberikan kemudahan dalam pelaksanaan belanja," ujarnya.
Nota Kesepahaman dengan Bank Mandiri ini menambah pilihan layanan perbankan yang lebih luas bagi pegawai Kemenko Perekonomian. Sebelumnya, BRI dan BRI Syariah telah menyediakan layanan keuangan bagi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai.
Ikut hadir dalam acara penandatanganan ini, Sekretaris Menko Perekonomian Susiwijono Moegiarso dan Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Alexandra Askandar.
Melalui kerja sama ini, Bank Mandiri akan menyediakan layanan untuk memenuhi berbagai kebutuhan pegawai Kemenko Perekonomian melalui fasilitas dan produk perbankan Grup Bank Mandiri dengan fitur yang lebih komprehensif dan kompetitif, baik dari sisi tarif maupun suku bunga.
Keseluruhan transaksi tersebut dapat dilakukan melalui fasilitas Mandiri Internet Banking, Mandiri ATM, Cabang Bank Mandiri dan Mini ATM/Electronic Data Capture (EDC) agar tercipta sistem transaksi yang transparan dan akuntabel.
Alexandra mencontohkan untuk kebutuhan yang bersifat proteksi, para pegawai akan bisa mendaftar di Mandiri Dana Pensiun Lembaga Keuangan (Mandiri DPLK), AXA Mandiri Financial Services, atau Mandiri AXA General Insurance.
"Sedangkan untuk kesehatan, bisa dengan Mandiri Inhealth. Dan untuk investasi, bisa dengan Bank Syariah Mandiri, Mandiri Investasi dan Mandiri Sekuritas," ujarnya.
Selain itu, kerja sama ini juga mencakup penyiapan kartu pegawai dengan co-branding Mandiri e-money bagi seluruh pegawai Kemenko Perekonomian.
"Keberadaan kartu pegawai yang berfungsi sebagai uang elektronik ini akan memberikan nilai tambah dan manfaat karena bisa digunakan sebagai alat pembayaran, seperti di gerbang tol, di atas bis Transjakarta, maupun pembayaran parkir," tambah Alexandra.
Ia mengharapkan berbagai dukungan perseroan melalui layanan Bank at Work itu dapat mendukung pelaksanaan peran dan fungsi Kemenko Perekonomian.
Sementara itu, Susiwijono menambahkan peningkatan komitmen ini merupakan suatu strategi yang dapat dikembangkan ke berbagai program lainnya di sektor keuangan, seperti pengelolaan tekfin, e-commerce, ekonomi kreatif, hingga Gerakan Nasional Nontunai.
"Kerja sama ini bermanfaat untuk mendorong program 'cashless' pemerintah serta penggunaan kartu kredit untuk korporasi yang bisa memberikan kemudahan dalam pelaksanaan belanja," ujarnya.
Nota Kesepahaman dengan Bank Mandiri ini menambah pilihan layanan perbankan yang lebih luas bagi pegawai Kemenko Perekonomian. Sebelumnya, BRI dan BRI Syariah telah menyediakan layanan keuangan bagi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai.
