Operasi karhutlah habiskan Rp 1 Triliun, kemungkinan terulang lagi

id karhutlah,kebakaran hutan,herman deru,gubernur sumsel

Operasi karhutlah habiskan Rp 1 Triliun, kemungkinan terulang lagi

Karhutla Di Muara Enim Helikopter MI-8MTV-1 milik BNPB melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan saat terjadi kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Muara Belida, Muara Enim, Sumatera Selatan, Sabtu (16/9). BPBD Provinsi Sumsel terus beruapaya memadamkan Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi sejak Senin (11/9) didaerah tersebut dengan mengirimkan satu helikopter MI-8MTV-1 Qualita dan satu helikopter bolkow. (ANTARA Sumsel/Nova Wahyudi/17)

Palembang (ANTARA News Sumsel) - Gubernur Sumatera Selatan sebut Operasi satuan tugas kebakaran hutan - lahan sumsel menghabiskan biaya Rp 1 Triliun dan tergolong mahal. 

"Mahal loh kalau sudah memadamkan, selama operasi 8 bulan kemarin itu saja bisa Rp 1 Triliun, jadi sekarang coba ubah pola pikir kepada masyarakat agar tidak lagi membakar lahan," kata Herman Deru, Kamis (1/11)

Ia menilai Satgas karhutlah sudah berbuat yang terbaik, terbukti saat Asian Games 2018 Kota Palembang sukses dengan nol asap, pihaknya fokus pada tugas selanjutnya yakni mengubah pola pikir masyarakat agar tidak membakar hutan - lahan lagi. 

Sementara mantan Kepala Satuan Tugas Karhutla Sumsel sekaligus Komando Resort Militer (Danrem) 044/Garuda Dempo Kolonel Inf Iman Budiman mengungkapkaan kemungkinan terjadi lagi karhutlah tahun depan. 

"Besar kemungkinan berulang pada tahun berikutnya, jika tidak ada upaya memaksimalkan pencegahan, karena ketika operasi pemadaman kemarin, masih ditemui kebiasaan-kebiasaan masyarakat membakar lahan," ujar Kolonel Inf Iman Budiman. 

Selama masa operasi, satgas memang hanya fokus memadamkan api agar tidak meluas dan merusak asset-asset pemerintah, mengenai solusi menuntaskan sumber-sumber timbulnya karhutlah, pihaknya mengaku belum sampai ke situ. 

Dia menjelaskan sebaiknya selama fase hijau atau musim hujan, pemerintah provinsi segera mempersiapkan upaya-upaya pencegahan terjadinya lagi karhutlah, misalnya dengan membuat dan menguatkan peraturan daerah (perda) guna memutus mata rantai persoalan. 

Memutus rantai sumber-sumber karhutlah diakuinya hanya bisa dilakukan pemprov melalui kekuatan perda dengan memanfaatkan otonomi daerah, disatu sisi perda yang ada di kabupaten/kota harus lebih diwibawakan lagi. 

"Perda di daerah-daerah sebetulnya sudah ada, namun masih bisa di carikan celah oleh masyarakat maupun korporasi dengan berbagai modus, kami mengharapkan  perda-perda itu diwibawakan lagi dengan penegakan hukum yang tegas," ungkap Kolonel Inf Iman Budiman. 

Ia menambahkan seandainya perda ataupun perbup sudah cukup berwibawa, sosialisasi dari pihak-pihak terkait maksimal dan tingkat pemahaman masyarakat membaik, maka setidaknya bisa menambah derajat pencegahan terjadinya karhutlah tahun depan.