Musi Banyuasin bidik penghargaan Parahita Ekapraya

Sekayu (ANTARA News Sumsel) - Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan membidik penghargaan pengarasutamaan (PUG) dan Perlindungan Anak (PA), Anugerah Parahita Ekapraya 2018 karena menjadi satu-satunya kabupaten wakil provinsi.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Rusli di Sekayu, Kamis, mengatakan, Pemkab berharap dengan meraih anugerah ini, maka akan menjadi motivasi untuk menerapkan PUG dan PA di berbagai sektor perbangunan.

"Penghargaan ini akan diserahkan langsung Presiden di Maluku tanggal 22 Desember 2018. Semoga saja Muba menjadi salah satu kabupaten yang terpilih karena ada tiga tingkatan penghargaan yakni pratama, utama dan madya," kata dia seusai memimpin rapat perencanaan penganggaran responsif gender.

Ia mengatakan berdasarkan penilaian tahap pertama dari pemerintah pusat pada 6 November 2018, diketahui Kabupaten Muba meraih nilai 790,5.

Lalu penilaian tahup kedua direncanakan akan dilanjutkan pada November dengan agenda tahapan verifikasi.

"Untuk itu, perangkat daerah diwajibkan hadir, tidak boleh diwakilkan karena akan berhadapan langsung dengan tim penilai dari pemerintah pusat," kata dia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DPPA) Kabupaten Muba Dewi Kartika mengatakan salah satu penilaian untuk mendapatkan penghargaan ini adalah penyedian dan serapan anggaran untuk sektor PUG dan PA.

Sejauh ini Anggaran Responsive Gender (ARG) di Musi Banyuasin sudah mencapai 66 persen atau sudah masuk kategori responsif.

"Alokasi dana ini untuk memenuhi kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender, dan sejauh ini Muba sudah memenuhinya," kata dia.

ARG merupakan anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.

Latar belakang pemikiran lahirnya anggaran responsif gender yaitu adanya permasalahan pemberdayaan perempuan, misalnya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki, kesenjangan partisipasi politik, rendahnya kualitas hidup perempuan dan anak maupun kesenjagan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Dengan demikian, upaya untuk menurunkan ketimpangan tersebut pada sisi perencanaan anggaran dilakukan melalui anggaran yang responsif gender.