Ia menyatakan, pencegahan dan penanggulangan Karhutla sejak 2015 yang dikoordinasikan langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) dan Menteri Koordinator Perekonomian (Menko Perekonomian) berhasil menurunkan jumlah titik panas lebih dari 80 persen.
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) juga mencatat luas area yang terbakar juga menurun hingga 92 persen.
"Waktu pelaksanaan Asian Games dan Asian Para Games kita mati-matian menjaga agar tidak ada asap. Sekarang sudah mulai hujan, tetapi dari pantauan kita masih ada beberapa titik yang terbakar karena kita tetap terus pantau," ujarnya.
Langkah "tindakan perbaikan" (corrective action) yang Presiden Joko Widodo terapkan dalam menangani persoalan Karhutla, menurut dia, berjalan baik.
Koordinasi pencegahan dan penanggulangan Karhutla dipimpin langsung oleh menteri-menteri terkait hingga Kapolri dan Panglima TNI, selain juga membenahi instrumen terkait dan pelibatan langsung masyarakat.
Ia mengemukakan, puluhan ribu orang telah terlibat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla.
Keseriusan penanganan Karhutla, menurut dia, juga diberikan Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan dibentuknya Badan Restorasi Gambut (BRG). Bahkan saat ini, Indonesia sudah menjadi tempat bagi negara-negara di dunia untuk belajar mengenai restorasi gambut.
Pencegahan dan penanggulangan Karhutla sejak 2016 juga dilakukan dengan melakukan patroli terpadu di 72 kabupaten, 349 kecamatan, 1.255 desa dari delapan provinsi rawan Karhutla yakni Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Hingga 2018, total terdampak 300 pos patroli terpadu yang menjangkau 1.255 desa di delapan provinsi tersebut. Sedangkan sebaran desa yang dipantau disesuaikan dengan tingkat kerawanan yang datanya dipantau dari citra satelit dan waktunya disesuaikan dengan analisis bersama Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).