Laporan keuangan Pemkot Palembang dinilai baik

id laporan keuangan,pemkot palembang,Direktorat Jenderal Perbendaharaan,Wajar Tanpa Pengecualian

Ilustrasi - Laporan keuangan pemerintah (Antaranews.com)

Palembang (ANTARA News Sumsel) - Laporan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dinilai Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumatera Selatan sudah baik.

"Bahkan Palembang berhasil mendapatkan penghargaan opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) laporan keuangan delapan kali berturut-turut," ujar Wali Kota Pakembang,  Harnojoyo  dalam aundensi dengan Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumsel perihal penyusunan GFS dan KFR triwulan III sekaligus penyerahan penghargaan opini WTP Laporan Keuangan 2018, Jumat.

Dia mengatakan anggaran di lingkungan Pemkot sudah dijalankan dengan baik, namun jangan cepat puas atas keberhasilan tersebut, namun menjadi acuan untuk lebih baik lagi. "Pengahrgaan bukan tujuan akhir, tapi bagaimana ke depan laporan keuangan kita lebih baik," ujarnya.

Sementara itu Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumsel, Taukhid mengatakan, kehadiran pihaknya untuk berkoordinasi sekaligus memberikan piagam penghargaan opini WTP.

"Kami ucapkan selamat, karena Palembang menerima pengahargaan opini WTP sudah delapan kali berturut-turut. Itu artinya pengelolaan keuangan di Pemkot Palembang sudah sangat tersusun dengan baik. Tapi tadi Pak Wali minta penghargaan ini diberikan secara langsung di pusat, supaya memotivasi OPD agar bekerja lebih giat lagi untuk laporan keuangan," katanya.

Ke depan lanjut Taukhid, pihaknya akan terus berkoordinasi untuk melakukan pembinaan pelaksanaan anggaran, apalagi APBN yang menjadi keuangan negara, begitu juga daerah. Ia menjelaskan, alokasi anggaran yang dikelola ada tiga diantaranya, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD), belanja kelembagaan dan belanja subsidi. 

Untuk dana yang beredar di Palembang melalui anggaran TKDD tahun ini ada 10,4 triliun dan sudah terealisasi 73 persen,  untuk kelembagaan seperti instansi TNI, kepolisian, Peradilan dan termasuk OPD sudah mencapai 75 persen terserap. Sedangkan untuk belanja subsidi sebesar Rp146 triliun. "Dana subsidi ini peruntukannya untuk listrik, pupuk, benih dan sebagainya," katanya.

Tambah dia, ke depan pihaknya juga akan berkoordinasi untuk mendorong perekonomian di Palembang khususnya dan Sumsel umunnya melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). 

"Saya kira perlu program KUR ini ke dinas-dinas untuk mendorong perekonomian rakyat. Hingga saat ini kita sudah menghimpun sebanyak 7.700 debitur untuk wilayah Palembang dan menyalurkan dana sebesar Rp253 miliar," katanya.

Sedangkan di Sumsel mencapai Rp2 triliun, kalau dibandingkan tahun lalu posisi bulan yang sama Rp1,9 triliun.

"Itu artinya potensi di Kota Palembang sangat tinggi. Kita berharap kerjasama dengan Pemkot Palembang terjalin dengan baik agar setiap pelaporan keuangan lebih baik lagi," imbuhnya.

Selain itu tahun ini realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk fisik di Sumsel dan Palembang khususnya sudah mencapai 69 persen.

"Ini posisinya lebih bagus dari tahun lalu, Insya Allah tahun realisasinya terserap dengan baik. Kita juga berharap agar ke depan perencanaan fisik seluruh OPD harus terususun sesuai rencana," harapnya.

 
Pewarta :
Editor: Erwin Matondang
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar