Palembang (ANTARA News Sumsel) - Pemerintah kota Palembang melalui Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan kembali menyurati pemerintah pusat yakni presiden dan menteri, terkait persoalan guru honorer dan tenaga kependidikan.
"Pemerintah Kota Palembang sendiri sudah beberapa kali menyurati pusat terkait persoalan honorer, khususnya tentang kebijakan batasan usia pengangkatan CPNS," ujar Sekretaris Daerah Kota Palembang, Harobin Mustofa saat audiensi Forum Komunikasi Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori (FKGTH-NK).
Menurut dia, pihaknya mengapresiasi dan mendukung aspirasi para guru, namun Pemerintah kota Palembang memiliki keterbatasan kemampuan berkaitan dengan peraturan di tingkat pusat.
Di kota Palembang terdapat 2.700 guru honorer penerima SK Walikota dan 1.600 lainnya yang belum mendapatkan SK.
"Saya berharap guru honorer tersebut didata serta di verifikasi kembali, untuk meminimalisir adanya guru non aktif yang masih terdata," ungkapnya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang Ahmad Zulinto mengatakan pihaknya akan segera melakukan verifikasi guru honorer di Palembang. Dirinya berharap honorer guru dan tenaga kependidikan dapat diangkat sebagai CPNS minimal diikat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Wali Kota Palembang H Harnojoyo telah 3 kali mengajukan surat ke pemerintah pusat, agat melakukan pengangkatan pegawai K2 menjadi CPNS tanpa tes," tutupnya.
Pemkot Palembang akan surati presiden tentang nasib honorer
Wali Kota Palembang, Harnojoyo (Ist)
