Proses pengadaan belanja pemerintah wajib daring

id pengadaan barang dan jasa,apbd,belanja,daring,online,pemerintah daerah,kabupaten oki,barang dan jasa

Ilustrasi (ANTARA News)

Palembang (ANTARA News Sumsel) - Proses pengadaan barang dan jasa atau belanja pemerintah wajib dilakukan secara daring pada 2019 untuk kemudahan monitoring, efisiensi, transfaransi serta penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat.

Asisten II Setda Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, Azhar saat membuka sosialisasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, Jumat, mengatakan dengan penerapan aturan belanja pemerintah secara daring atau online maka dapat meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa agar lebih transparan, akuntabel dan kredibel.

Hal ini sejalan dengan perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

"Dengan terbitnya aturan baru itu maka sejak Januari 2019 seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah baik pengadaan langsung, lelang, penunjukan langsung, kontes, sayembara, dan swakelola wajib dilakukan melalui SPSE," kata dia.

Untuk mendukung kebijakan ini, Direktorat Pengembangan SPSE, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah meluncurkan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) versi 4.2.

Pengembangan versi terbaru SPSE ini bertujuan untuk mengakomodasi amanat Peraturan Presiden.

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ilir akan sigap menyambut aturan terbaru ini dengan melakukan pelatihan kepada para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), pejabat pengadaan, Pokja hingga penyedia lokal.

"Bentuk komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan kredibel kami semua siap untuk perubahan yang lebih baik," kata dia.

Sementara Kepala Diskominfo Kabupaten Ogan Komering Ilir Dwi Muzawal mengatakan pemberian pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah ini amat dibutuhkan.

"Secara masif KPK, Kemendagri dan LKPP-RI mendorong penggunaan SPSE versi 4.2 sebagai sistem yang diyakini mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah," kata dia. (D019).
Pewarta :
Editor: Indra Gultom
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar