BPK tetapkan lima indikator penilaian pengelolaan keuangan

Palembang (ANTARA News Sumsel) - Untuk menetapkan standar pemeriksaan laporan pengelolaan keuangan pada instansi, Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menetapkan lima indikator.

"Paling tidak ada lima indikator yang mendukung dalam pemeriksaan laporan keuangan untuk menyatakan laporan tersebut baik," ujar Anggota V Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Isma Yatun saat pembukaan sosialisasi peran BPK dan DPR untuk mendorong transparansi keuangan negara di Palembang, Jumat.

Adapun lima indikator itu mencakup standar pengendalian internal, kesesuaian laporan dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan atau penyampain informasi, kepatuhan pada peraturan perundang-undangan dan tingkat kewajaran pada laporan keuangan.

Menurut dia, BPK bertugas untuk memeriksa laporan keuangan,menindak dan memantau hasil pemeriksaan serta menindaklanjuti hasil dan dilaporkan secara tertulis.

"Instansi terkait atau pemerintah harus menyampaikan laporan secara tertulis dan kami juga memiliki kewenangan untuk menentukan objek pemeriksaan, jadwalnya, waktu dan tempat," jelasnya.

Di tempat yang sama,Wakil Ketua Komisi X DPR dari Fraksi PAN, Ackmad Hafiz Thohir menyebutkan, pelaksanaan audit sudah 62 persen dilaksanakan. Bahkan, Palembang sudah memenuhi persyaratan pelaksanaan transparansi APBD.

"Kedepan kami harapkan lebih baik lagi apalagi kita sudah menyelesaikan perhelatan Asian Games dan kita sudha dilirik oleh provinsi lain. Dengan adanya BPK ini dapat menjalankan pengelolaan transparansi anggaran negara dengan baik. Palembang sudah luar biasa," katanya.

Sementara itu, Pj Wali Kota Palembang, Akhmad Najib mengatakan pihaknya mendorong badan pemeriksaan keuangan dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan khususnya di lingkungan pemerintah kota.

"Sejauh ini pengelolaan uang di pemerintah kota Palembang sudah baik, kedepan dengan adanya sosialisasi seperti ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas," ujarnya.