Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Polri menerbitkan arahan dalam bentuk surat telegram kepada para Kapolda terkait maraknya kegiatan deklarasi politik untuk mendukung salah satu calon presiden tertentu.
Dalam surat telegram tersebut, ada empat aksi dukungan capres yang perlu mendapatkan perhatian yakni #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode dan #2019PrabowoPresiden.
Terkait hal itu, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto, di Jakarta, Senin, mengatakan bahwa kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum telah dilindungi oleh Undang-undang namun tetap harus menghormati hak dan kebebasan orang lain.
"Menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain," kata Setyo.
Selain itu kegiatan tersebut juga harus menaati aturan dan menjaga ketertiban.
"Kedua, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, ketiga, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum," paparnya.
Ia juga menambahkan bahwa materi dalam kegiatan tersebut tidak boleh memecah belah kesatuan bangsa.
Menurutnya, Polri berhak untuk mempelajari terlebih dahulu setiap permohonan kegiatan untuk melihat adanya potensi konflik ketika acara tersebut dilaksanakan. "Polisi wajib melakukan assesment penilaian apakah (rencana kegiatan) akan terjadi konflik atau tidak," katanya.
Ia juga menegaskan bahwa Polri berhak menolak segala bentuk kegiatan yang berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat.
"Kalau berpotensi konflik, maka kami tidak izinkan. Kalau (kegiatan) bubar sendiri, Alhamdulillah. Kalau tidak mau bubar, kami bubarkan," imbuhnya.
Ia memastikan bahwa Polri tetap bersikap netral dan segala keputusan yang dikeluarkan semata-mata untuk mencegah terjadinya konflik.
"Polisi netral. Saya katakan tidak ada polisi berpihak karena kebijakan ini tujuannya agar jangan sampai ricuh dan konflik. Itu yang penting. Kalau dibilang polisi berpihak, kalau yang datang massa #Jokowi2Periode dan ada penolakan dari masyarakat, ya sama, kami bubarkan," katanya.
Berita Terkait
Rektor Unsri sebut dinamika politik harus menjaga keharmonisan
Senin, 5 Februari 2024 21:19 Wib
Kades OKI deklarasi netral di Pemilu dan Pilkada 2024
Jumat, 12 Januari 2024 10:06 Wib
Polda Sumsel gelar deklarasi pemilu aman dan damai di OKU
Jumat, 29 Desember 2023 19:09 Wib
Pj Bupati OKU ingatkan sanksi berat ASN terlibat politik praktis
Jumat, 29 Desember 2023 0:30 Wib
ASN se-Sumsel deklarasi jaga netralitas di Pemilu 2024
Kamis, 28 Desember 2023 6:35 Wib
Kemendag: RI deklarasi sebagai pusat fesyen muslim dunia 2024
Rabu, 20 Desember 2023 9:51 Wib
Korut ancam AS, ganggu satelit mata-mata artinya deklarasi perang
Sabtu, 2 Desember 2023 17:24 Wib
Tiga paslon tiba di acara Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2024
Senin, 27 November 2023 15:16 Wib