Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Komisi Yudisial (KY) menilai pengadilan satu atap sebagai kebijakan buruk dan terbukti gagal dalam pelaksanaannya.
"Selain di Indonesia, sistem ini juga ditemukan di Cekoslovakia dan dinyatakan sebagai kebijakan buruk," kata juru bicara KY Farid Wajdi dalam diskusi di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Sabtu.
Farid menjelaskan bahwa para ahli hukum tata negara menyebut sistem pengadilan satu atap sebagai kebijakan buruk. Hal ini karena menimbulkan penyalahgunaan wewenang karena berbentuk kekuasaan yang terpusat.
Indonesia sendiri masih menggunakan sistem pengadilan satu atap dengan mempertahankan pengelolaan perkara dan manajemen hakim di bawah naungan Mahkamah Agung.
Farid berpendapat bahwa Indonesia seharusnya belajar dari kegagalan sistem pengadilan satu atap Cekoslovakia.
"Sistem ini sangat rentan karena bergantung pada figur atau setidaknya menimbulkan kelompok figur yang tidak sehat atau oligarki," jelas Farid Dalam data yang dipaparkan oleh Farid, sebagian besar sistem peradilan dunia menyadari bahwa pengelolaan "mengurus" pengadilan tidak bisa diserahkan hanya kepada satu entitas, apalagi membenahi para hakim sebagai pemutus perkara sekaligus manajer.
Menurut Farid reorientasi konsep "atap' bukan merupakan pelanggaran independensi karena hal ini merupakan realita sekaligus tuntutan yang terjadi di banyak tempat.
"Praktik pengelolaan peradilan modern adalah fakta yang paling jelas bahwa peradilan tidak mungkin diberikan beban lebih selain hanya fokus pada perkara dan kesatuan hukum untuk keadilan," pungkas Farid.
Berita Terkait
Ada dua faktor penyebab pelanggaran etika hakim di Indonesia
Kamis, 6 September 2018 21:26 Wib
KY: Hakim harus jaga independensi di tahun politik
Senin, 6 Agustus 2018 14:33 Wib
Komisi Yudisial kecam pungli pembuatan surat keterangan Caleg
Kamis, 12 Juli 2018 13:24 Wib
Ada fenomena OTT aparat pengadilan oleh KPK
Selasa, 13 Maret 2018 10:52 Wib
Apara peradilan butuh pembinaan dan siraman rohani
Jumat, 5 Januari 2018 21:48 Wib
KY harapkan MA benahi sistem pembinaan hakim
Kamis, 7 September 2017 17:09 Wib
KY tetap memantau sidang KTP-E
Selasa, 1 Agustus 2017 16:20 Wib
KY: Rekrutmen hakim harus menjawab kebutuhan peradilan
Rabu, 21 Juni 2017 10:22 Wib