Pemerintah perlu intervensi terkait anjloknya harga sawit

id sawit,harga bts,minyak sawit,berita sumsel,berita palembang,berita antara,Luhut Panjaitan,harga tandan buah segar sawit

Pemerintah perlu intervensi terkait anjloknya harga sawit

Sejumlah pekerja kebun kelapa sawit mengangkut hasil panen ke mobil truk. (ANTARA News Sumsel/Feny Selly)

Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Pemerintah perlu mengintervensi terkait anjloknya harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit yang dicemaskan banyak petani kelapa sawit dan anggota keluarganya.

"Saya kira ini perlu ada intervensi dari pemerintah, terutama menyangkut petani kelapa sawit," kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dalam rilis, Sabtu.

Menurut Fadli, dengan pemerintah melakukan intervensi kebijakan pasar maka nasib petani juga bisa lebih baik ke depannya.

Politisi Gerindra itu berpendapat, bila korporasi besar pasti telah memiliki mekanisme karena memiliki ukuran produksi yang besar, tetapi petani biasanya ukuran produksinya adalah kecil, dan demikian pula dengan kemampuan ekonominya.

"Perlu ada keberpihakan. Itulah seharusnya ada BLU (Badan Layanan Umum) terkait kelapa sawit yang memberikan dukungan kepada para petani kelapa sawit," ucap Fadli Zon.

Ia menyatakan berbagai pabrik seharusnya bisa menampung hasil petani karena para pabrik juga membutuhkan bahan material dan bahan mentah untuk diolah menjadi CPO.

Sebagaimana diwartakan, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) terus melakukan berbagai upaya agar harga tandan buah segar (TBS) sawit petani membaik.

Ketua Umum III Gapki Susanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (26/8), mengatakan rendahnya harga TBS sawit mengakibatkan petani malas untuk mengelola kebunnya sehingga mereka tidak memiliki penghasilan tetap.

"Kami akan terus menerus dan tidak pernah lelah untuk melakukan berbagai pembenahan dalam industri ini, agar harga TBS bisa membaik dan masyarakat yang mengandalkan hidupnya dari perkebunan sawit bisa sejahtera," kata Susanto.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Panjaitan menekankan bahwa perkebunan sawit telah membantu Indonesia dalam meraih Target Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada 2030.

"Karena sawit ini menyangkut masalah 'no poverty', SDGs nomor satu, jadi ya mereka harus sadar bahawa dampaknya itu terhadap kemiskinan jadi akan besar kalau sampai itu di-banned atau di-passing out dari Eropa," kata Luhut usai berpidato dalam seminar Badan Lingkungan Hidup PBB (UN Environment) di Jakarta, Senin (20/8).

Dia juga mengklaim bahwa PBB berpihak pada Indonesia tentang sawit untuk meningkatkan perekonomian petani kecil d berbagai daerah di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa.