Budi Karya: Pemerintah ajak swasta kembangkan kereta api

id kereta api,Budi Karya,berita sumsel,berita palembang,pembangunan kereta api,jalur kereta api

Arsip- Penambahan Rute KA. (ANTARA/Septianda Perdana)

Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pemerintah mengajak swasta untuk bersama mengembangkan transportasi kereta api sebagai angkutan massal yang sangat dibutuhkan di Indonesia.

"Sejumlah perbankan nasional dan asing banyak yang berminat untuk mendanai sektor itu. Hal ini menunjukkan bahwa transportasi kereta api sangat menguntungkan," kata Menhub Budi Karya kepada pers usai membuka Rapat Kerja Nasional III 2018 Masyarakat Perkeretaapian Indonesia (Maska) di Jakarta, Sabtu.

Menhub mengatakan, pembangunan infrastruktur transportasi kereta api memang membutuhkan biaya yang sangat besar dan banyak menyedot APBN, sehingga perlu dicarikan solusi untuk pembangunan.

Sementara, kata dia, pemerintah tetap konsisten untuk terus membangun angkutan massal yang efektif dan menilai kereta api adalah solusinya.

"Untuk jangka panjang kereta api akan menjadi angkutan massal yang memadai untuk bisa mengurangi kepadatan arus lalu lintas di jalan raya," kata Budi Karya.

Dia mencontohkan, pembangunan kereta api cepat Jakarta-Surabaya yang saat ini menjadi perhatian pemerintah, diminati pihak swasta Jepang untuk bisa terlibat.

Sekalipun melibatkan swasta asing, Menhub mengatakan pemerintah tetap berkeinginan kandungan lokal kereta api sebagian vwsar menggunakan produk dalam negeri.

"Demikian juga pekerjanya, pemerintah ingin melibatkan banyak tenaga kerja lokal sehingga banyak penduduk Indonesia yang bekerja," kata Menhub.

Budi Karya mengatakan pembangunan kereta api yang ditawarkan ke swasta tidak saja bertumpu di Pulau Jawa dan untuk angkutan manusia saja, tapi juga ditawarkan di luar Jawa dan angkutan logistik.

Dia menegaskan sekalipun swasta diajak terlibat membangun kereta api tapi pemerintah tetap bersikap profesional dan tidak mau didekte atau hanta ikut saja.

"Saya pastikan dan awasi kalau pemerintah tetap untuk ikut aturan yang berlaku di Indonesia dan tentunya tidak merugikan keuangan negara," kata dia.
Pewarta :
Editor: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar