Sorong (ANTARA News Sumsel) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan, status draft Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2018-2037 menunggu jadwal konsultasi dengan DPR untuk pembahasan yang berisi empat poin substantif.
Jonan, berdasarkan keterangan resmi yang dihimpun Antara di Sorong, Papua Barat, Sabtu, memaparkan empat hal substantif itu.
Pertama, mengenai kebijakan ketenagalistrikan nasional, dimana arahnya adalah jumlah listrik yang mencukupi bagi masyarakat. Selain itu, kualitasnya juga harus baik dan memiliki harga yang terjangkau.
"Jadi affordability ini menjadi sangat penting, karena kalau ada listriknya tapi rakyat tidak mampu beli akan sia-sia, karena tujuannya itu adalah tenaa listrik untuk rakyat," ungkapnya.
Kebijakan ketenagalistrikan, imbuh Jonan, merujuk ke beberapa aspek, yaitu tentang ekonomi makro, rasio elektrifikasi, pertumbuhan penduduk, dan Focus Group Discussion (FGD) dengan Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi dan badan usaha, serta Dewan Energi Nasional.
"Mengenai ekonomi makro, tahun 2018 pertumbuhan ekonomi mengacu kepada APBN 2018, sedangkan 2019-2037 mengacu kepada visi ekonomi Indonesia dari Bappenas," ujar Menteri ESDM.
Yang kedua adalah mengenai rencana pengembangan penyediaan tenaga listrik. Pemerintah akan mendorong pemerintah daerah untuk membuat perencanaan pengadaan pembangkit listrik yang sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing.
"Perencanaan pengadaan pembangkit listrik daerah bertujuan untuk memenuhi target ketahanan energi nasional. Implikasinya adalah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi," jelas Jonan.
Selanjutnya adalah kondisi penyediaan tenaga listrik saat ini. Jonan menjabarkan pada tahun 2019 target kapasitas listrik terpasang secara nasional sekitar 75.000-80.000 megawatt (MW), dimana kapasitas sekarang sebesar 62.000-63.000 MW. Bahkan, proyeksi penambahan kapasitas listrik hingga tahun 2024-2025 sekitar 40.000-42.000 MW dengan tidak hanya mengandalkan energi fosil saja.
"Kita tetap mempertahankan komitmen bersama terhadap pengendalian perubahan iklim, yaitu 23 persen bauran energi, mudah-mudahan bisa tercapai di tahun 2025," ujarnya.
Yang terakhir adalah mengenai proyeksi kebutuhan tenaga listrik. Menurutnya, proyeksi kebutuhan tenaga listrik dapat dihitung melalui dua jenis pendekatan, yaitu melalui pertumbuhan penduduk, yang fokusnya adalah pembangunan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan. Pendekatan lainnya adalah melalui pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP).
"Secara garis besar, jika menggunakan pertumbuhan GDP, biasanya kebutuhan listrik nasional adalah sekitar 1,5 kali dari pertumbuhan GDP-nya," pungkas Jonan.
Berita Terkait
PM Netanyahu tingkatkan tekanan militer pada Hamas agar bebaskan sandera
Senin, 22 April 2024 15:03 Wib
Satu tewas, tujuh hilang dalam kecelakaan dua heli militer Jepang
Senin, 22 April 2024 9:50 Wib
Pak Bas targetkan Tol Palembang-Betung rampung 2025
Jumat, 19 April 2024 9:02 Wib
AHY ungkap penyebab 2.086 hektare tanah IKN masih bermasalah
Selasa, 16 April 2024 14:45 Wib
Menteri PUPR sebut menanti empal gentong dan pempek untuk Lebaran
Rabu, 10 April 2024 11:04 Wib
Presiden dijadwalkan gelar "open house" saat Lebaran
Jumat, 5 April 2024 15:12 Wib
Erick Thohir lepas 6.432 pemudik Mudik Asyik Bersama BUMN 2024
Jumat, 5 April 2024 9:54 Wib
Empat menteri hadir di MK untuk memberikan keterangan
Jumat, 5 April 2024 8:43 Wib