PBB, New York (Antara/Xinhua-OANA) - Seorang profesor terkenal baru-baru ini mengatakan dalam satu pertemuan tingkat tinggi PBB bahwa penghalang terbesar untuk mewujudkan masyrakat yang adil ialah sifat rakus.
Jeffrey d. Sachs, Profesor dan Direktur Center for Sustainable Development di Columbia University, mengatakan Sasaran Pembangunan Berkelanjutan 2030 (SDG) adalah satu-satunya harapan "generasi ini untuk menciptakan masyarakat yang berkelanjutan, adil, aman dan damai".
"Kita harus membuatnya berhasil," kata Sachs, sebagaimana dikutip Xinhua yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu pagi. Tapi penghalang terbesarnya adalah sifat rakus.
Saat berbicara dalam Forum Politik Tingkat-Tinggi PBB, yang dijadwalkan membahas kemajuan SDG dan berakhir pada 18 Juli, Sachs mengatakan, "Ada cukup di dunia buat setiap orang hidup bebas dari kemiskinan dan tak diperlukan upaya besar di pihak negara besar untuk membantu negara miskin." Tapi, kepentingan terselubung, termasuk perusahaan minyak dan industri makanan, telah menjadi penentang. Sachs mengajukan daftar yang dihasilkan oleh timnya dan Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan, dan menyatakan Swedia, yang menempati posisi teratas, adalah yang paling dekat untuk mencapai sasaran itu, dan Eropa adalah wilayah yang paling dekat untuk melakukannya.
Selain itu, daftar 10 negara yang paling dekat untuk mewujudkan sasaran tersebut mencerminkan urutan pelengkap negara paling bahagia di dunia. Secara harfiah itu adalah kebenaran bahwa pembangunan yang berkelanjutan adalah jalur menuju kebahagiaan, katanya.
Sebaliknya, Amerika Serikat berada di posisi ke-35 dalam daftar negara yang paling dekat untuk mewujudkan sasaran tersebut dan hanya 18 pada urutan kebahagiaan.
"Berusaha menjadi kaya tidak membuat anda bahagia," katanya. Pembangunan yang berkelanjutan yang seimbang, adil, menyeluruh dan secara lingkungan hidup berkelanjutan adalah yang memproduksi kebahagian, ia menambahkan.
Negara yang paling bahagia adalah negara yang paling banyak mengenakan pajak buat diri mereka, ia menambahkan. Swedia, katanya, berpendapat bagus untuk membayar separuh penghasilan nasional mereka buat pendidikan yang berkualitas dan perawatan kesehatan.
Berita Terkait
Kejati tetapkan satu tersangka lagi kasus korupsi Dana Pensiun PTBA
Kamis, 25 April 2024 14:59 Wib
KPK serahkan memori kasasi perampasan aset Rafael Alun
Kamis, 25 April 2024 14:49 Wib
Jaksa tuntut pegawai bank terdakwa korupsi dana nasabah 9 tahun kurungan
Kamis, 25 April 2024 6:47 Wib
Kejari Palembang tetapkan tersangka kasus korupsi bahan pakaian batik
Rabu, 24 April 2024 22:25 Wib
Pj Bupati Banyuasin ikut rakor pemberantasan korupsi
Rabu, 24 April 2024 19:11 Wib
Kejari Pali tahan tersangka dugaan korupsi dana kredit usaha rakyat
Selasa, 23 April 2024 15:14 Wib
Polisi sidik kasus korupsi anggaran PPK Kabupaten Tebo
Senin, 22 April 2024 16:56 Wib
Rumah Hervey Moeis digeledah kejagung, dua mobil mewah ikut disita
Sabtu, 20 April 2024 11:13 Wib