BKKBN SUMSEL GARAP DUA KABUPATEN TEKAN STUNTING

id bkkbn ,bkkbn sumsel,stunting,kb,kurang gizi,kampung kb,balita,batita,anak

BKKBN SUMSEL GARAP DUA KABUPATEN TEKAN STUNTING

Logo BKKBN (FOTO antarasumsel.com/12)

Meski sudah menurun hingga 10 persen, tapi masih tergolong tinggi. Dibutuhkan kerja keras lagi agar bisa di bawah 20 persen
Palembang (ANTARA) -    Palembang, 26/6 (Antara) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Selatan fokus menanggani penurunan angka stunting di dua kabupaten yakni Ogan Komering Ilir dan Muaraenim.
    Kepala BKKBN Sumsel Waspi di Palembang, Selasa, mengatakan, sasaran di dua kabupaten itu mencapai 35.000 anak usia dibawah dua tahun.
    "Program stunting merupakan salah satu yang menjadi perhatian BKKBN karena berkaitan dengan tugas peningkatan kualitas penduduk. Sejauh ini, dua kabupaten yang menjadi perhatian karena berdasarkan survei tergolong tinggi angka stuntingnya," kata dia.
    Ia mengatakan sebelumnya BKKBN sudah menyasar sekitar 23.000 anak usia di bawah dua tahun di Kabupaten OKI yang tersebar di 10 desa.
    Sementara pada 2018 ini, akan menyasar ke Kabupaten OKI dan Muaraenim sebanyak 35.000 anak yang tersebar juga di 10 desa. 
    "Penurunan angka stunting ini menjadi perhatian pemerintah karena berkaitan dengan daya saing SDM Indonesia di masa datang. Jika pendek, dan kemampuan otak tidak sesuai dengan usia maka dipastikan sulit bersaing di masa datang," kata dia.
    Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan menargetkan penurunan angka stunting sekitar dua persen per tahun karena saat ini masih tergolong tinggi.
    Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten OKI H M Lubis mengatakan berdasarkan hasil Riset Kesehatan (Riskes) 2017 diketahui angka prevelensi stunting di Kabupaten OKI mampu diturunkan dari 38 persen menjadi 28,5 persen.
    "Meski sudah menurun hingga 10 persen, tapi masih tergolong tinggi. Dibutuhkan kerja keras lagi agar bisa di bawah 20 persen," kata dia.
    Untuk itu, upaya penurunan prevelensi stunting di OKI harus dilakukan secara terintegrasi dan lintas sectoral.
    "Bukan Dinkes saja, semua pemangku kebijakan berkepentingan harus terlibat terkait penyediaan sanitasi layak, air bersih hingga memberi kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya 1000 hari kelahiran," kata dia.     
    Melalui kerja sama lintas sektoral ini sebenarnya sudah terlihat hasilnya karena angka stunting (gagal tumbuh kembang anak) di OKI sempat menyentuh angka 38 persen.
    Saat ini Pemkab OKI sudah memetakan desa yang masuk prioritas yakni terdapat 10 desa di lima kecamatan yakni Desa Tanjung Merindu, Desa Jambu Ilir Desa Beringin dan Desa Sukarame di Kecamatan Tanjung Lubuk.
    Desa Benawa, Sugih Waras dan Muara Telang di Kecamatan Tanjung Lubuk, Desa Suka Damai di Kecamatan Pedamaran, Desa Menggeris di Kecamatan Pampangan dan Desa Tanjung Sari di Kecamatan Lempuing Jaya.
    "Dengan pemetaan ini bantuan-bantuan baik dalam dan luar negeri melalui NGO, kami harapkan dapat memprioritaskan 10 desa ini," kata dia.
    Indonesia masih menempati peringkat kelima untuk negara dengan angka stunting tertinggi yang disebabkan oleh kurangnya perhatian orang tua terhadap asupan gizi anak, sanitasi buruk, serta yang paling penting adalah masih lambatnya penanganan infeksi pada anak.
    Seribu hari pertama kelahiran merupakan salah satu upaya menghadapi persoalan stunting. ***4***