Kemenhub imbau maskapai Indonesia akses penerbangan perintis

id pesawat perintis,kemenhub,pesawat ke kabupaten,pesawat kecil,bisnis penerbangan

Jalur penerbangan pesawat perintis. (ANTARA)

Solo (ANTARA News Sumsel) - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia mengimbau maskapai di dalam negeri mengakses penerbangan perintis di Indonesia untuk menjangkau daerah terpencil.

"Sesuai dengan semangat Nawacita Presiden Joko Widodo, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dan ini juga harus diakses oleh maskapai penerbangan," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub RI Agus Santoso di sela kunjungannya di Bandara Adi Soemarmo Surakarta, Rabu.

Ia mengatakan konsep yang dikembangkan oleh Presiden yaitu menjangkau Indonesia untuk menyatukan Indonesia.

Oleh karena itu, terkait buka tutup rute yang dilakukan oleh sejumlah maskapai penerbangan karena alasan bisnis, pihaknya memberikan alternatif berupa subsidi dan tawaran untuk menerbangi rute "gemuk" atau tinggi permintaan.

"Sebetulnya ini kami serahkan pada mekanisme pasar secara umum. Mereka tentu ingin menerbangi rute 'gemuk' tetapi kami sebagai regulator tidak bisa begitu. Kami memberikan 'crossing' kesempatan. Dikasih rute gemuk tetapi juga harus menerbangi rute 'kurus' (minim permintaan, red)," katanya.

Dengan demikian, dikatakannya, semua daerah di Indonesia dapat dijangkau oleh maskapai penerbangan karena satu-satunya moda transportasi yang mudah menjangkau seluruh daerah bahkan pelosok adalah pesawat terbang.

"Daerah yang selama ini tidak ada jalannya, jauh dari laut, dan keluar masuk jurang. Ini semua bisa dijangkau dengan pesawat terbang," katanya.

Selain itu, dikatakannya, agar maskapai penerbangan bersedia menerbangi rute minim permintaan ini adalah dengan pemberian subsidi avtur atau bahan bakar pesawat terbang.

"Untuk besaran subsidinya sesuai dengan rute yang dilalui, jika sulit maka lebih subsidi lebih besar," katanya.

Meski demikian, dikatakannya, manakala rute tersebut sudah diterbangi oleh pesawat komersial maka subsidi dihentikan oleh pemerintah.
Pewarta :
Editor: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar