Pemerintah Muratara biayai sekolah suku anak dalam

Palembang (ANTARA News Sumsel) - Pemerintah Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, membiayai sekolah bagi siswa suku Anak Dalam secara gratis.

Bupati Musirawas Utara HM Syarif Hidayat di Musirawas Utara saat hari ulang tahun ke-5 kabupaten itu, Senin mengatakan, program sekolah gratis itu sudah berjalan sejak lama atau sejak berdiri.

Sekarang ini ada 447 suku Anak Dalam yang telah dibiayai, ujar dia.

Lebih lanjut dia mengatakan, kesemua itu tidak lain agar sumber daya manusia di kabupaten pengembangan Musirawas itu semakin berkualitas.

Bukan itu saja pemerintah juga telah membiayai 360 anak untuk mendalami pendidikan agama di pondok pesantren, kata dia.

Dia mengatakan, anak tersebut bersekolah tanpa dipungut biaya atau sekolah secara gratis.

Memang, lanjut dia, Kabupaten Musirawas Utara walaupun masih tergolong muda tetapi telah meraih prestasi dan penghargaan di berbagai bidang baik dari Pemerintah Provinsi maupun pemerintah pusat.

Dia mengatakan, penghargaan yang didapat antara lain

meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Musirawas Utara.

Banyak lagi yang diperoleh dan kemajuan yang didapat kabupaten tersebut seperti suplus beras 4000 ton lebih.

Sementara Gubernur Sumsel Alex Noerdin mengatakan, kabupaten tersebut kemajuannya cukup pesat dan itu berkat adanya kebersamaan.

Pihaknya merasa bangga karena walaupun Kabupaten baru tetapi kemajuannya cukup pesat, kata dia.

Dalam kesempatan itu gubernur juga mensosialisasikan bahwa Sumsel akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018.

Asian Games sangat bermanfaat bagi kemajuan daerah terutama pembangunan di bidang infrastruktur, ujar gubernur.

Dia mengatakan, dengan adanya Asian Games maka di Sumsel dibangun antara lain jembatan Musi IV, VI dan jembatan layang.

Bukan itu saja tetapi juga Palembang memiliki kereta api ringan atau Light Rail Transit, jalan tol dan infrastruktur lainnya, ujar dia.

Kesemua itu berkat adanya pesta olahraga internasional dan mayoritas pendanaan pembangunan tersebut dari pemerintah pusat, tambah dia.