Palembang (ANTARA News Sumsel) - Ditjen Perbendaharaan Kantor Wilayah Sumatera Selatan mendorong satuan kerja (satker) di bawahnya untuk memperbaiki laporan keuangan agar dapat mempertahankan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.
Kepala Kantor Wilayah DJPb Sumsel Sudarso di Palembang, Kamis mengatakan, berdasarkan laporan keuangan yang telah dikeluarkan BPK, Kementerian Keuangan telah berhasil meraih WTP pada 2017 lalu begitu pula dengan sejumlah satuan kerja (satker) di bawahnya.
"Pada tahun 2016 itu ada enam Satker yang laporan keuanganya disclaimer, sementara untuk tahun 2017 kemarin hanya tinggal dua Satker, yakni Bakamla dan Kementerian Kelautan. Artinya sudah lebih baik dari tahun sebelumnya," kata dia.
Ia mengatakan sejauh ini terdapat 361 satker yang pengelolaan keuangannya berada di bawah Kanwil DJPb Sumsel. Laporan keuangan di tingkat kementerian prosesnya itu berasal dari Satker dahulu baru ke tingkat wilayah.
"Jika tingkat wilayah dan Satker bagus maka pemeriksaan pasti bagus juga," ujar dia.
Kemudian, kata dia, walaupun mendapatkan predikat WTP, bukan berarti tidak ada temuan dalam laopran belanja tersebut. Dari hasil tahun lalu, sedikitnya ada 13 temuan yang menjadi catatan BPK untuk diperbaiki.
Seperti hibah yang belum dipertanggungjawabkan, hibah belum dilakukan pengesahan, kegiatan konstruksi dalam pengerjaan yang belum dilaporkan, nilai saldo cash di bendahara uang harus dipertanggungjawabkan dan sebagainya.
"Pada 2017 tidak cukup materialitas untuk mempengaruhi opini, namun jika dibiarkan maka masalah ini bisa akan membesar. Karena tidak ada jaminan jika tahun ini sudah WTP maka tahun berikan juga akan sama," ujar dia.
Bahkan, kata Sudarso, ada kementerian/lembaga yang sebelumnya mendapatkan WTP, di tahun berikutnya turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau bahkan disclaimer atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Oleh karena itu, DJPb rutin mengevaluasi terkait laporan keuangan ini, khususnya dari tingkat wilayah.
Kanwil DJPb Sumsel juga memberikan penghargaan kepada Satker yang punya laporan keuangan baik, yakni Badan Pusat Statistik Provinsi, Kementerian Agama (Kemenag), Polda Sumsel, PN Palembang, Kodam II Sriwijaya dan Kantor Pelabuhan.
"Nilainya bagus dibandingkan dengan satker lainnya. Maka itu kami berikan sebuah apresiasi," kata dia.
Berita Terkait
Kantor Perbendaharaan berikan penghargaan ke Kemenkumham Sumsel
Selasa, 28 Februari 2023 17:21 Wib
Dua Satker Kemenkumham Sumsel meraih penghargaan dari Kanwil perbendaharaan
Sabtu, 10 Desember 2022 21:28 Wib
DJPb: Transfer pemerintah pusat jadi pendapatan utama Sumsel
Minggu, 31 Juli 2022 18:19 Wib
Ditjen Perbendaharaan ingatkan pemda di Sumsel segera serap APBN
Kamis, 24 Februari 2022 18:48 Wib
Ditjen Perbendaharaan temukan pemda di Sumsel masih salah alokasi APBN
Rabu, 23 Februari 2022 21:19 Wib
Ditjen Perbendaharaan ingatkan pemda di Sumsel lebih produktif
Selasa, 15 Februari 2022 12:06 Wib
DJPb Sumsel ingatkan pemda serap dana APBN sejak awal tahun
Rabu, 26 Januari 2022 21:02 Wib
DJPb Sumsel ingatkan pemda serap APBN sejak awal tahun
Rabu, 26 Januari 2022 18:24 Wib