Palembang (ANTARA News Sumsel) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta masyarakat yang belum memiliki KTP elektronik (e-KTP) untuk proaktif merekam data e-KTP sehingga bisa menggunakan hak pilihnya pada pemilu.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditanya mengenai e-KTP usai menghadiri rapat paripurna istimewa XIX DPRD Sumsel dengan agenda memperingati hari jadi ke-72 Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Rabu, juga mengingatkan bahwa undang-undang mengatur pemilu legislatif dan pemilihan presiden tahun depan adalah orang yang punya e-KTP yang bisa menggunakan hak pilihnya.
"Sekarang ini sudah 97,8 persen yang sudah merekam data dari 184 juta penduduk yang berhak punya e-KTP yang orang dewasa," katanya.
Dengan merekam itu memastikan bahwa yang bersangkutan itu masih hidup atau meninggal, memastikan dia tinggal dimana untuk masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT).
"Sekarang ini sudah 97,8 persen, dua persen dari 184 juta ini besar. Jadi, yang tinggal di kota-kota besar, di luar negeri, TKI, dan TKW, tolonglah sempatkan waktu untuk merekam datanya kalau ingin menggunakan hak pilihnya pada tahun depan," ujarnya.
Ia menuturkan, kuncinya pemerintah siap, Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga jemput bola, kependudukan dan pencatatan sipil (dukcapil) jemput bola, tapi pro aktif masyarakat harus diutamakan.
Sementara mengenai pemilih pemula ia menjelaskan, pemilih pemula setiap tahun rata-rata 15 juta orang.
"E-KTP baru sudah kita persiapkan, kalau belum sempat merekam, setidaknya dia ada surat keterangan untuk memastikan tinggal di RT, di RW, di Kecamatan, di kabupaten dan masuk TPS mana," katanya.
Mendagri minta masyarakat proaktif rekam data KTP-e
Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo memberikan sambutan pada Rapat Paripurna Istimewa XIX DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Sumsel ke-72 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sumsel, Palembang, Rabu (23/5). (ANTARA News Sumsel/Feny Selly/Ang/18)
