Mendagri: Radikalisme tantangan utama membangun daerah

id mendagri,menteri dalam negeri,tjahjo kumolo,terorisme,radikalisme

Mendagri: Radikalisme tantangan utama membangun daerah

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (23/5/2018) (ANTARA News Sumsel/Aziz Munajar/Erwin Matondang/18)

....Kalau orang-orang baik diam, maka orang jahat merajalela, saya yakin kita semua orang baik jadi jangan diam jika melihat gelagat yang ingin merusak ideologi....
Palembang (ANTARA News Sumsel) - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan radikalisme menjadi masalah utama dalam pembangunan daerah disusul kasus narkoba, korupsi dan ketimpangan sosial. 

"Dalam konteks pembangunan daerah hendaknya perlu dicermati ada tantangan-tantangan yang masih mengancam bangsa Indonesia, pertama masalah radikalisme dan terorisme," kata Mendagri Tjahjo Kumolo di Palembang, Rabu. 

Menurut dia,  terorisme termasuk kejahatan yang biadab luar biasa dan perlu penanganan yang luar biasa pula, karena itu pihaknya percaya kepada Polri yang sudah memiliki rencana operasi sistematis yang memiliki target waktu untuk menumpas pergerakan teroris serta bibit radikalisme. 

Namun ia mengakui dalam mendeteksi pergerakan terorisme tidaklah mudah, bahkan sekelas pasukan intel Amerika Serikat pun masih sulit mencerna pergerakan teroris. 

Ia meminta pengawasan turut dilakukan masyarakat dimulai dari lingkungan terkecil dengan menghidupkan kembali sistem keamanan lingkungan (Siskamling), memperketat kontrol tamu-tamu warga dipemukiman, pengoptimalan Satpol PP dan koordinasi rutin dengan kepolisian, intinya jadilah orang baik yang tidak diam. 

"Kalau orang-orang baik diam, maka orang jahat merajalela, saya yakin kita semua orang baik jadi jangan diam jika melihat gelagat yang ingin merusak ideologi," jelas Tjahjo Kumolo. 

Tantangan kedua menurut Tjahjo adalah narkoba yang saat ini merambah semua kalangan usia, profesi maupun gender, sebab itu menjadi tugas besar pemda terutama melindungi generasi penerus dari bahaya narkoba. 

Sedangkan permasalahan ketiga adalah korupsi dan keempat ketimpangan sosial yang keduanya saling berkaitan, ia mengingatkan para perencana anggaran agar lebih berhati-hati dengan area rawan korupsi seperti urusan hibah, retribusi, bantuan sosial dan mekanisme barang-jasa.