KKP: Upaya digitalisasi efisienskan rantai bisnis perikanan

id kkp,perikanan,pedagang ikan,berita sumsel,berita palembang,kementerian kelautan,nelayan,produsen ikan

KKP: Upaya digitalisasi efisienskan rantai bisnis perikanan

Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja (kanan) berdialog dengan nelayan. (ANTARA /Dedhez Anggara)

Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Soebjakto menyatakan upaya digitalisasi yang dilakukan pihaknya sangat bermanfaat dalam rangka mengefisienkan rantai bisnis perikanan di Tanah Air.

"Digitalisasi ini akan menjadi jembatan modern bagi seluruh stakeholder perikanan budidaya. Dengan begitu akan terjamin konektivitas secara efisien di antara stakeholders," kata Slamet Soebjakto dalam keterangan tertulis, Minggu.

Menurut Slamet, terkait hal akses pasar, sistem yang terdigitalisasi juga dinilai mampu menjamin efisiensi rantai pasar baik dari aspek waktu, tenaga, maupun proses.

Sebagaimana diketahui, pemanfaatan teknologi informasi berbasis digital telah dilakukan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (DJPB) yaitu antara lain sistem perizinan online melalui aplikasi kegiatan usaha bisnis akuakultur (AKUBISA) yang meliputi izin pemasukan ikan hidup (SIAPIH), izin pengangkutan ikan hidup hasil budidaya (SIKPI), serta rekomendasi pembudidayaan ikan penanaman modal (RPIPM).

Selain itu, ujar dia, pemanfaatan teknologi informasi melalui inovasi teknologi untuk mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi usaha perikanan budidaya dan meningkatan daya saing produksi melalui aplikasi pemanfaatan autofeeder, penerapan budidaya sistem bioflok, serta budidaya sistem keramba jaring apung (KJA) offshore yang berbasis pada teknologi digital.

Terkait KJA "offshore" atau lepas pantai, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, program tersebut hingga dalam bentuk pemasarannya juga merupakan bentuk sinergi antara BUMN sektor perikanan dengan koperasi nelayan.

"(Program KJA) ini bahu membahu BUMN dan koperasi nelayan atau koperasi unit desa (KUD) yang akan mengelola ini bersama-sama BUMN," kata Menteri Susi dalam jumpa pers di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Jumat (27/4).

Menurut Susi, KKP berupaya membangun KJA lepas pantai adalah agar nelayan nusantara ke depannya diharapkan tidak hanya handal dalam menangkap ikan, tetapi juga bisa mengembangkan dan mengelola budi daya perikanan yang berteknologi tinggi.

"Kita harapkan jadi sebuah lompatan kemajuan, terobosan di Indonesia. Cikal bakal berlipat gandanya nilai tambah budi daya perikanan Indonesia," kata Presiden saat meresmikan KJA lepas pantai di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Cikidang, Babakan, Pangandaran, Selasa (24/4).

Presiden mengungkapkan dengan teknologi KJA, maka sebanyak 1,2 juta penebaran benih ikan, dapat menghasilkan 816 ton per tahun per unit dan melibatkan antara 215-250 orang.

KJA merupakan program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan mengadopsi teknologi lepas pantai dari Norwegia yang diperkirakan bakal mampu menggenjot produksi komoditas ikan kakap putih secara signifikan.

Teknologi KJA fokus dikembangkan di tiga kawasan strategis, yakni perairan Kepulauan Karimunjawa (Jawa Tengah), Pangandaran (Jawa Barat), dan Pulau Sabang (Aceh).