Otonomi daerah berdampak positif pada percepatan pembangunan

Deliserdang, Sumut (ANTARA News Sumsel) - Otonomi daerah yang sudah berjalan 22 tahun dinilai berdampak positif pada percepatan pembangunan termasuk pembangunan sarana dan prasarana sesuai potensi daerah masing-masing.

"Otonomi daerah juga telah mendorong adanya proses pengambilan keputusan publik yang lebih partisipatif dan demokratis lewat pemilihan kepala daerah," kata Bupati Deliserdang Zainuddin Mars di Lubukpakam, Senin, pada peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-22 Tahun 2018.

Ketika membacakan amanat tertulis Mendagri Tjahjo Kumolo, Zainuddin Mars mengatakan, buah positif lainnya dari otonomi daerah yang dirasakan bersama adalah munculnya pemerintahan yang lebih responsif akan kebutuhan masyarakat setempat.

Peran aktif masyarakat dalam memberikan kontrol sosial juga turut terdorong sehingga tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

"Selain itu banyak bermunculan inovasi-inovasi yang dilakukan daerah dalam upaya membangun dan menyejahterakan masyarakat," katanya.

Untuk itu, menjadi tantangan besar bersama yaitu cara menyebarkan sebanyak mungkin buah positif otonomi daerah ke penjuru tanah air terutama masyarakat yang berada di pulau-pulau terpencil, terluar dan daerah perbatasan.

Namun dari semua yang telah dicapai, tentunya masih banyak kerja-kerja yang harus dituntaskan, untuk itu pada keempatan itu, ia menekankan tiga hal yang menjadi perhatian bersama semua pihak.

Yakni integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah dalam implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah merupakan hal yang harus dikedepankan.

Untuk itu, pihaknya tidak pernah berhenti mengajak dan menekankan kepada seluruh jajaran pemerintahan daerah sebagai pelaku pembangunan, untuk senantiasa mengedepankan nilai dasar revolusi mental yaitu integritas, etos kerja, dan gotong royong.

Kedua, menjadi perhatian dan komitmen bersama yaitu untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang good governance.

Untuk itu, reformasi birokrasi agar terus dilakukan baik di bidang kelembagaan, peningkatan kapasitas aparatur, akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi kebijakan otonomi masih perlu terus ditingkatkan.

"Yang ketiga adalah upaya peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing perekonomian daerah harus terus menjadi prioritas utama kebijakan di semua level pemerintah daerah," katanya.