Resensi buku-pustaka dan kebangsaan

Ternyata kata "pustaka" dan "perpustakaan" adalah dua konsep dan dua makna.

Mungkin itu yang ingin disampaikan Putu Laxman Pendit dalam bukunya yang berjudul "Pustaka dan Kebangsaan".

Mengapa kata perpustakaan berbeda konsep dengan kata pustaka?. Bukankah kata dasar perpustakaan adalah pustaka? Hal inilah yang diulas secara mendalam, diperkuat dengan argumen khas karya ilmiah yang ditandai dengan banyak catatan kaki, deretan daftar pustaka berbobot serta indeks.

Tidak mengherankan buku kecil ini memang tampil prima dan sarat makna karena memang ditulis oleh seorang ilmuwan. Putu Laxman Pendit memang berprofesi sebagai penulis, peneliti dan dosen di bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi.

Penulis menuangkan gagasannya secara terstruktur berdasar tinjauan historis dan tinjauan etimologi yakni cabang ilmu linguistik yang mempelajari asal usul suatu kata.

Selain itu juga, menggunakan sisi pandang epistemologi sosial yakni kajian terhadap proses menemukan sebuah pengetahuan dalam konteks sosial dengan melihat faktor-faktor dan hubungan-hubungan dalam masyarakat.

Melalui pendekatan epistemologi sosial dibahas bagaimana kebiasaan membaca tak lagi dapat dilihat semata sebagai ketrampilan mengartikan tulisan, namun juga sebagai proses kreatif dan sarana utama untuk menghimpun pengetahuan pribadi maupun pengetahuan bersama di sebuah masyarakat yang terbuka dan demokratis (halaman v).

Buku ini hanya terdiri atas dua bagian. Bagian satu berisi pembahasan tentang pustaka dan kebangsaan. Bagian dua diberi judul membaca dan pengetahuan bersama.

Bagian satu dari buku ini dibuka dengan alinea yang cukup tajam tentang kaitan antara pustaka dan kebangsaan. Apa arti di balik kata pustaka, bangsa dan negara, serta bagaimana kaitan antara ketiganya? Penulis mempertanyakan apa sumbangan pustaka dan perpustakaan untuk bangsa yang tercermin dari kalimat sebagai berikut: "Namun bagaimanakah sesungguhnya pustaka dan perpustakaan memberikan sumbangan kepada bangsa dan kebangsaan, sering kali tak mudah untuk dijawab".

Bagian awal buku ini menguatkan argumen bahwa pustaka melalui institusi Balai Pustaka memiliki peran tidak kecil.

Balai Pustaka berhasil memperluas jangkauan kebijakan literasi kolonial Belanda lewat sistem yang "menumpang" di jaringan pendidikan untuk pribumi yang sudah lebih dulu ada.

Balai Pustaka juga berperan amat besar dalam mengembangkan aktivitas membaca sebagai bagian dari peningkatan pengetahuan mandiri (halaman 11).

Pembahasan secara khusus tentang perbedaan makna pustaka dan perpustakaan, menurut penulis disebabkan oleh perubahan cara masyarakat memaknai fungsi literasi dan budaya berbasis tulisan dan karya tulis yang dihasilkan masyarakat.

Penulis mengambil kesimpulan bahwa kata pustaka berkaitan dengan perkembangan pemikiran tentang kebangsaan baik di masa prakolonial dan menjelang kemerdekaan.

Namun ketika Indonesia memperoleh kemerdekaan, penggunaan kata perpustakaan telah menggarisbawahi bahwa pustaka bukan lagi spesifik tentang karya tulis yang berfungsi kebangsaan sebagaimana yang berkembang di masa kolonial, melainkan sebuah urusan teknis dan pengelolaan buku dan berbagai media untuk berbagai keperluan yang diurus oleh pemerintah/negara. (halaman 39).

Perlunya pemaknaan Buku ini menegaskan perlunya upaya pemaknaan dan pemahaman-kembali kata pustaka dan perpustakaan. Tanpa dua hal tersebut maka dikhawatirkan menjauhkan perpustakaan dari masalah-masalah kebangsaan.

Pendapat tersebut adalah kritik konstruktif untuk institusi Balai Pustaka dan Perpustakaan Nasional. Bahkan di halaman 35 secara gamblang penulis menyebutkan bahwa kedua lembaga pemerintah yang menggunakan kata "pustaka" itu nyaris tidak ada koordinasi.

Penulis memang lebih sering menggunakan kalimat majemuk untuk menuangkan ide-idenya. Kalimat-kalimat yang panjang memang menuntut konsentrasi.

Membaca buku ini, seolah kita dimanjakan dengan rangkuman karya-karya ilmiah yang disusun secara historis. Semua itu menguatkan konstruksi gagasan yang dibangun oleh pakar informasi, perbukuan dan teknologi digital ini.

Meski ada satu dua kesalahan cetak, hal itu tidak mengurangi makna rangkaian argumentasi penulisnya.

Pada sisi lain pembaca terpacu untuk menggali lebih dalam ide penulis lewat catatan-catatan kaki. Memang secara estetika terkesan penuh sesak catatan kaki. Namun kita lihat sisi positifnya bahwa pembaca menjadi lebih mudah memahami konteks tulisan dari catatan kaki tersebut.

Buku yang diluncurkan pada akhir April 2018 ini memiliki ketebalan halaman sebanyak 97 + xiv. Penerbitnya adalah Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia.

Kata pengantar buku ditulis oleh Farli Elnumeri, Presiden Ikatan Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Indonesia (ISIPII). Farli juga menduduki jabatan sebagai Kepala Perpustakaan Hukum Daniel S Levl, Jakarta.

Sementara yang bertindak selaku proofreader buku adalah Amelia Marihesya. Untuk desain sampulnya dilakukan oleh Wien Muldian, sedangkan tata letak isi dikerjakan oleh Moh. Mursyid.

Buku ini patut dibaca oleh kalangan akademisi dan praktisi di bidang perpustakaan dan informasi.

Mungkin perlu juga dibaca oleh para staf ahli anggota legislatif, akan lebih bagus lagi bila wakil rakyat yang duduk di kursi legislatif sendiri turut membaca.

Secara proporsional buku ini dapat menjadi acuan pengambilan keputusan terkait perpustakaan. Meskipun tetap terbuka peluang diskusi dan mungkin kompromi di tataran teknisnya.

Dyah Sulistyorini*) Penulis adalah alumni Paramadina Graduate School of Communication