Indonesia fokus pengelolaan berkelanjutan lahan gambut

Jakarta (ANTARA News Sumsel) - Indonesia kini fokus pada konservasi dan pengelolaan berkelanjutan lahan gambut setelah berhasil mencapai tata kelola kawasan sebelumnya rentan mengalami kebakaran saat musim kemarau.

Dalam penjelasan diperoleh di Jakarta, Selasa, menyebutkan pengalaman dalam tata kelola gambut Indonesia ini menjadi salah satu bahasan dalam pertemuan bilateral antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dengan Menteri Lingkungan dan Energi Australia Josh Frydenberg pada rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi ke-3 Hutan Hujan Asia Pasifik (Asia Pacific Rainforest Summit/APRS) di Yogyakarta, Senin (23/4).

Dalam KTT yang akan berlangsung hingga Rabu (25/4), Siti Nurbaya mengatakan, Indonesia telah banyak belajar dari pengelolaan gambut di masa lalu. Melalui berbagai pengalaman, penelitian dan pengembangan serta pengaturan kelembagaan, kini tata kelola gambut Indonesia menjadi lebih terarah.

"Indonesia kini fokus dalam konservasi dan pengelolaan berkelanjutan lahan gambut," katanya.

Dia mengatakan, memiliki lahan gambut yang begitu luas, Indonesia sangat rentan mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dalam tiga tahun terakhir, Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah melakukan berbagai langkah koreksi dan terbukti mampu membawa Indonesia pertama kalinya keluar dari bencana karhutla yang biasanya rutin terjadi.

Berbagai kebijakan telah dilahirkan oleh Pemerintah Indonesia seperti komitmen politik, moratorium, kebijakan perlindungan gambut, mendirikan badan khusus merestorasi gambut, penegakan hukum lingkungan, hingga bekerjasama dengan semua timgkatan pemerintah dan pihak terkait.

Semua hal tersebut mempengaruhi secara signifikan pengelolaan gambut yang berdampak pada berkurang degradasi dan kejadian kebakaran pada lahan gambut.

Untuk pertama kalinya setelah hampir dua dekade, Indonesia berhasil mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan mencegah terjadi bencana asap lintas batas.' "Hal ini mencerminkan tata kelola lahan gambut Indonesia yang lebih baik," kata Siti Nurbaya.

Indonesia juga berkolaborasi dengan internasional untuk mengimplementasikan target dan ambisi mencapai manajemen gambut yang berkelanjutan.

"Indonesia dan Australia akan bekerjasama di bawah kendali UN Environment dengan menggandeng CIFOR (Centre for International Forestry Research)," kata Siti Nurbaya lagi.

Nurbaya juga mengungkapkan pada akhir Juni nanti, menteri dari dua negara Kongo, yaitu Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo akan mengunjungi Indonesia.

Menteri dari dua negara yang memiliki lahan gambut terluas di dunia ini, datang untuk mempelajari keberhasilan Indonesia dalam pengelolaan lahan gambut.

Menteri Lingkungan dan Energi Australia Josh Frydenberg mengapresiasi capaian Indonesia.

Ia juga memuji kepemimpinan Indonesia dalam penyelenggaraan APRS III kali ini.

Josh menyampaikan bahwa pada tahun 2017, pendanaan hijau atau "Green Climate Fund" telah mencapai kesepakatan untuk melakukan program percontohan (pilot project) sebesar 500 juta dolar Australua untuk REDD+.

Ada tujuh negara yang telah bekerjasama dengan Australia dalam implementasi REDD+, yaitu Indonesia, Laos, Myanmar, Papua Nugini, Kamboja, Malaysia, dan Vietnam.

Negara-negara tersebut telah memasukkan data referensi kehutanan mereka ke UNFCC sebagai dasar ukur dalam pencapaian penurunan deforestasi dan degradasi hutan.

Pertemuan Bilateral Siti Nurbaya juga menggelar berbagai pertemuan bilateral dengan delegasi negara-negara tetangga dalam forum Asia Pacific Rainforest Summit ke-3 di Yogyakarta.

Selain menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Lingkungan dan Energi Australia Josh Frydenberg, juga digelar pertemuan dengan Senior Minister of State, Ministry of Environment and Water Resources Singapore Dr Amy Khor serta Minister of Primery Resources and Tourism Brunei Darussalam Dato Ali Apong.

Pertemuan membahas berbagai hal terkait APRS III, perubahan iklim, circular economy, rencana pendirian platform gambut, limbah B3, DAS, pembangunan hutan kota, satwa liar dan lainnya.

"Selain itu, juga tukar-menukar informasi terkait masyarakat hukum adat," ujar Siti Nurbaya.

Delegasi Singapura menyampaikan permasalahan keterbatasan sumber daya air, pengelolaan sampah dan limbah elektronik.

Selain itu, juga mendukung untuk dilaksanakan pembicaraan terkait pengelolaan limbah padat dan pembangunan incenerator.

Siti Nurbaya menyampaikan peluang yang tinggi dari Indonesia terkait sampah elektronik, mengingat pengguna telepon seluler (HP) di Indonesia mencapai angka 300 juta unit.

"Kami juga sampaikan perihal pengelolaan sampah dan limbah di Sungai Citarum yang sedang berjalan saat ini," kata Siti Nurbaya.

Terkait agenda perubahan iklim juga dibahas rencana pembangunan hutan kota (urban forest) seperti Singapore Botanical Garden. Selain pelaksanaan circular economy yang akan bekerjasama dengan Singapura.

Sementara itu dengan delegasi Brunei Darussalam, Siti Nurbaya mengapresiasi kerja sama di tingkat ASEAN dan APEC yang sudah terjalin selama ini.

Brunei Darussalam juga tertarik dengan pengembangan masyarakat hukum adat di Indonesia, "carbon control system" dan tukar-menukar informasi terkait masyarakat hukum adat.

Selain pengembangan sertifikasi dan legalitas kayu, Brunei Darussalam menyatakan ketertarikannya pada Indonesia dalam pengelolaan dan pemasaran hasil hutan kayu yang telah mengaplikasikan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

SVLK berfungsi memastikan produk kayu dan bahan bakunya diperoleh dari sumber yang memenuhi aspek legalitas.

Indonesia menjadi negara pertama dan satu-satunya di dunia yang menerbitkan lisensi FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) terhadap produk kayu yang diekspor ke Uni Eropa.