Sumsel genjot investasi tembus Rp29 triliun

Palembang (ANTARA News Sumsel) - Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengenjot masuknya investasi hingga menembus Rp29 triliun pada 2018 dari penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing.

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumatera Selatan Megaria di Palembang, Senin mengatakan, target ini harus dikejar karena hingga triwulan I Tahun 2018 baru terealisasi Rp3 triliun.

"Jika dilihat angka terupdate, `pekerjaan rumah` masih banyak untuk mencapai target Rp29 triliun ini. Namun, jika melihat tren pencapaian dua tahun terakhir, nilai investasi Sumsel selalu melebihi target yang dipatok," kata dia.

Berdasarkan data DPMPTSP mengenai realisasi investasi Sumsel pada 2017 diketahui tercapai Rp25,7 triliun dari target Rp25,3 triliun.

Ia menjelaskan penyokong terbesar realisasi tersebut berasal dari dua perusahaan, yakni PT Hutama Karya Rp2,3 triliun dengan proyek jalan tol dan PT Tanjung Enim Lestari (TEL) senilai Rp3,2 triliun.

"Investasi PT TEL tahun lalu cukup besar karena mereka mengganti bahan baku sehingga proses permesinan di pabrik kertasnya ditambah," ujar dia.

Lonjakan investasi tertinggi terjadi pada 2016 di mana target tercatat Rp20,62 triliun sementara realisasi mampu melejit jadi Rp47,36 triliun

Menurut Megaria, tingginya realisasi itu ditopang oleh perusahaan yang menyelesaikan proyeknya dengan nilai investasi cukup besar, yakni PT OKI Pulp&Paper senilai Rp33,54 triliun. Perusahaan ini tercatat telah menorehkan investasi total Rp43,68 triliun sejak pembangunan pada 2014 lalu.

"Rencananya OKI Pulp bakal berinvestasi lagi dengan membangun pabrik tisu pada 2019 nanti," kata dia.

Selain itu ada pula PT Semen Baturaja (Persero) Tbk yang membangun pabrik di OKU dengan nilai Rp2,36 triliun. Selanjutnya terdapat PT Pupuk Sriwidjaja (Pusri) Palembang yang membangun pabrik di Palembang senilai Rp2,80 triliun.

Jika dirinci realisasi investasi di Sumsel masih didominasi Penanaman Modal Asing (PMA) dibanding Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sementara untuk serapan tenaga kerja 60 persen merupakan tenaga kerja Indonesia (TKI) dan 40 persen berasal dari tenaga kerja asing (TKA).